Berita Banda Aceh

Kemenkumham Aceh Sosialisasikan RUU Pemasyarakatan, Isinya Apa Saja Sih Hingga Ditunda Pengesahan?

Kakanwil Kemenkumham Aceh, Lilik Sujandi antara lain mengatakan setiap perundang-undangan pasti ada pro dan kontra, sehingga hal ini menjadi dinamika.

Kemenkumham Aceh Sosialisasikan RUU Pemasyarakatan, Isinya Apa Saja Sih Hingga Ditunda Pengesahan?
For serambinews.com
FGD sosialisasi RUU Pemasyarakatan di aula Kanwil Kemenkumham Aceh, Banda Aceh, Kamis (26/9/2019). FOTO/DOKUMEN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH 

Kakanwil Kemenkumham Aceh ini mengatakan tujuan yang diatur dalam RUU Pemasyarakatan agar penataan dan penertiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi lebih baik. Di samping tidak mengurangi hak-hak mereka. 

"Dengan adanya Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), serta asimilasi, maka membantu mengurangi over kapasitas di lapas, rutan, dan cabang rutan, termasuk di Aceh yang sudah  mencapai 48%," sebut Lilik.

Kemudian sosialisasi lebih lanjut, tentang RUU ini dipaparkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman. 

Acara dilanjutkan sesi tanya jawab. 

Baca: Aceh Timur Tuan Rumah Musabaqah Tunas Ramadhan Tahun 2020

Seperti diketahui, RUU Pemasyarakatan termasuk salah satu RUU paling menuai kontroversi saat ini di Indonesia, termasuk di Aceh karena banyak memberikan keringanan, terutama untuk napi korupsi.

Pasalnya napi koruptor ini juga mendapatkan berbagai hak seperti napi kasus lainnya, padahal sebelumnya ada perbedaan dan napi korupsi ada hak-hak yang lebih sulit didapatkan dibanding napi kasus lainnya. 

Oleh karena penolakan massa ini, RUU Pemasyarakatan ini pun ditunda pengesahannya di DPR RI, Selasa (24/9/2019). 

Informasi dihimpun Serambinews.com dari berbagai sumber, dalam RUU Pemasyarakatan ini ada pasal yang mengatur hak napi untuk mendapatkan kegiatan rekreasional. 

Baca: Bus Sanura Tabrak L300, Seluruh Penumpang Dialihkan, Ini Pengakuan Sopir

Hal ini diatur dalam Pasal 9 Huruf C. Begitu juga tentang cuti bersyarat yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf D.

Napi yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas, remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. 

Begitu juga terhadap cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Penulis: Mursal Ismail
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved