Gugat Izin PT EMM, Pemerintah Aceh Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung

Berdasarkan landasan formil dan materiil diatas, Karo Hukum menambahkan, bahwa Plt Gubernur Aceh beralasan dan memiliki landasan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan Judicial Review terhadap Permen ESDM tersebut.

Seharusnya, agar adanya kepastian hukum dan menghormati kewenangan khusus yang secara atributif diperintah oleh UUPA dan peraturan khusus lainnya, keniscayaan diiplementasikan dan dipatuhi oleh Menteri ESDM, untuk dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan Gubernur Aceh, sehingga tidak diberlakukan atau dikecualikan terhadap Aceh.

Oleh karena itu, menurut Karo Hukum, Pemerintah Aceh berharap Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Judicil Review Permen ESDM tersebut.

Sehingga, untuk penerbitan IUP Mineral dan Batubara oleh BKPM bagi wilayah teritorial Aceh dibatalkan atau dikecualikan terhadap keberlakuan Permen ESDM tersebut.(*)