Salam

Perbaiki Kinerja Dulu, Kelak TPK Boleh Naik  

DPRA sudah mensahkan RAPBA 2020 senilai Rp 17,2 triliun dan menolak penaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi pejabat

Perbaiki Kinerja Dulu, Kelak TPK Boleh Naik   
DOK.DPRA
Sulaiman Abda 

DPRA sudah mensahkan RAPBA 2020 senilai Rp 17,2 triliun dan menolak penaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Aceh. “Terhadap usulan penaikan TPK pejabat dan pegawai, kami belum menyetujui.

Alasannya, meski APBA kita mencapai Rp 17,2 triliun, tetapi penerimaan Penerimaan Asli Aceh (PAA) hanya sekitar Rp 2,4 triliun, masih jauh dari harapan. Penduduk miskin kita juga masih besar, mencapaia 15,3 persen, di atas rata-rata nasional 9 persen. Begitu juga pengangguran di atas 6 persen,” sebut Wakil Ketua DPRA, Drs H Sulaiman Abda Msi.

Sebelumnya, nggota Banggar DPRA, Tgk Anwar Ramli menyatakan penolakan itu karena usulan tersebut belum sesuai dan tidak patut di saat banyaknya persoalan Aceh yang perlu diselesaikan serta membutuhkan banyak anggaran. Banggar DPRA meminta kepada Plt Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk mengalihkan anggaran yang telah dialokasikan untuk kenaikan TPK tersebut ke program atau kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah Aceh sebelumnya mengusulkan kenaikan TPK 10-100 persen, tergantung pangkat dan golongan. Jika kenaikan itu disetujui, pegawai golongan I dan II akan mendapatkan TPK sebesar Rp 1,7 juta per bulan. Golongan III Rp 2,2 juta hingga Rp 3,1 juta, Golongan IV dari Rp 3,5 juta sampai Rp 3,9 juta, dan pejabat eselon dari Rp 6 juta sampai Rp 35 juta/per bulan.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebelumnya menjelaskan, pengusulan kenaikan TPK itu dilatarbelakangi bahwa nominal pemberian TPK sudah 10 tahun belum dilakukan penyesuaian, yakni sejak 2009. “Oleh karena itu, tanpa bermaksud tidak sependapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh, sudah sewajarnya angka TPK tersebut dapat kita naikkan sesuai dengan angka yang pantas, sehingga akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja,” jawab Plt Gubernur.

Pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance. Prestasi kerja sangat erat hubungannya dengan produktivitas kerja. Pelaksanaan kerja dalam arti prestasi kerja tidak hanya menilai hasil fisik yang telah dihasilkan seorang pegawai atau pejabat. Prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Kebijakan pemberian TPK diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh untuk mencapai atau meningkatkan kinerjanya. Namun dari pengamatan para aktivis LSM antikorupsi, kinerja birokrasi masih menunjukan semangat kerja rendah, terutama pada kalangan pegawai staf dan pegawai golongan bawah. Coba amati, pada jam dinas,  berapa banyak pegawai yang nongkrong di warung-warung kopi di luar kantor atau di kantin-kantin di lingkungan kantor tempat mereka berdinas.

LSM GeRAK Aceh dan Masyarakatv Transparansi Aceh (MaTA) berpendapat usulan kenaikan tunjangan prestasi kerja PNS diyakininya dapat menggerogoti anggaran publik. Ia yakin, apabila total TPK dijumlahkan untuk setahun, maka akan sangat besar dana Otsus dan Penerimaan Asli Aceh (PAA) yang terkuras. Apalagi itu tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja.

Kinerja dimaksud meliputi naiknya pendapatan asli Aceh,  rasio kerja anggaran tahun depan makin baik, dan kinerja dan output ASN terpenuhi. Selain itu, penetapan anggaran 100 persen tercapai, output dan outcome kinerja pemerintah mencapai standar yang baik, dan pengesahan APBA yang tepat waktu.

Ya, jadi sebetulnya yang menjadi masalah bukan tidak boleh menaikkan TPK pegawai dan pejabat Aceh, tapi waktunya saja yang dinilai tidak tepat. Walau besaran TPK yang diterima sekarang sudah berjalan 10 tahun, tapi kinerja birokrasi Aceh dilihat tidak membaik. Makanya, disarankan untuk meperbaiki kinerja lebih dulu sehingga TPK kelak bisa dinaikkan secara beralasan dan masyarakat tak protes.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved