Salam

Para Wakil Rakyat, Bahagikanlah Konstituen  

Hari ini, Senin, 30 September 2019, merupakan momentum penting dan bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Aceh. Sebanyak 81 anggota Dewan

Para Wakil Rakyat, Bahagikanlah Konstituen   
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Kader PNA, Samsul Bahri alias Tiyong, Darwati A Gani, dan M Rizal Falevi Kirani melakukan salam komando di DPRA, Senin (30/9/2019). 

Hari ini, Senin, 30 September 2019,  merupakan momentum penting dan bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Aceh. Sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 akan menjalani prosesi pengangkatan/pengambilan sumpah sebagai Anggota DPRA untuk masa jabatan 2019-2024.

Pengambilan sumpah jabatan ini akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, H Djumali SH dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRA di gedung dewan setempat.

Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia Minggu kemarin, pengangkatan dan pengambilan sumpah para wakil rakyat ini merupakan agenda penting daerah yang harus berlangsung sukses dan aman. Untuk itu, Polda Aceh mengerahkan 848 personel untuk mengawal acara tersebut agar berjalan mulus sesuai rencana.

Sebagai bagian dari rakyat Aceh, manajemen Harian Serambi Indonesia mengucapkan selamat kepada para wakil rakyat Aceh yang terpilih pada pemilu lalu dan hari ini resmi menjabat sebagai Anggota DPRA. Tidak semuanya wajah baru memang, tapi setidaknya 70 persen merupakan pendatang baru ke gedung dewan yang terletak di Jalan Daud Beureueh itu.

Kepada para wakil rakyat yang mulai hari ini resmi dinamakan Legislator Aceh, inilah saran pendapat dari kami yang mungkin layak dicermati sebagai catatan pengantar tugas.

Pertama, DPRA tetap merupakan lembaga representatif, pemegang mandat rakyat untuk menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan.

Dengan demikian, tidak ada mandat pelaksana atau kuasa eksekutorial pada lembaga legislatif ini untuk mengeksekusi anggaran atau belanja pembangunan. Oleh karenanya, jangan bertindak lebih atau melampaui wewenang dalam penetapan anggaran. Apalagi sampai memiliki imajinasi bahwa legislatif kelak juga berwenang menggunakannya, bahkan mendapatkan benefit terbanyak ketika belanja pembangunan atau belanja barang dan jasa dieksekusi.

Selama ini, diakui atau tidak, imajinasi dan obsesi seperti itulah yang merasuki segelintir wakil rakyat ketika menggagas dan memperjuangkan dengan gigih dana aspirasi. Jadi, tidak heran jika dialah yang mengeruk sekian persen manfaat ketika program berbasis aspirasi dilaksanakan di lapangan. Alasannya simpel saja: Kalau bukan saya yang usul dan memperjuangkan program atau kegiatan ini, maka tak akan ada dananya. Jadi, wajar kalau sebagai wakil rakyat saya pun berhak mendapatkan syafaatnya. Hehe.

Belakangan ini nomenklatur dana aspirasi sudah berganti menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Oleh karenanya anggota dewan jangan sampai tidak mengubah paradigma atau tetap saja berperilaku sama dalam memaknai pokir seperti yang dulu-dulu ketika namanya masih dana aspirasi.

Kedua, rajin-rajinlah berinteraksi dan berkomunikasi dengan para konstituen. Serap dengan teliti aspirasi mereka, saring, lalu perjuangkan sepenuh hati. Tapi tahan diri untuk tidak mengambil sepeser pun keuntungan ekonomi dari proyek yang diperjuangkan tersebut. Hindari chasback, karena wakil rakyat bukan diler mobil.

Ketiga, politik anggaran haruslah ditujukan sebesar-besarnya kepada kesejahteraan rakyat, bukan wakil rakyat. Jadi, jangan lagi lakoni praktik menitip anggaran di SKPA, seperti yang selama ini terendus. Hindari politik transaksional karena cepat atau lambat akan ketahuan. Ingat, aktivis antikorupsi di Aceh semakin ramai dan semakin terlatih melacak konspirasi jika legislatif dan eksekutif bermain mata dalam penganggaran. Selain itu, ingat juga bahwa mata dan telinga KPK cukup tajam terhadap Aceh.

Keempat, fokus dan seriuslah menetapkan program legislasi daerah. Prioritaskan qanun yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan yang semakin cepat menyejahterakan rakyat Aceh. Angka kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata nasional. Bantu eksekutif menurunkannya menjadi di bawah dua digit dalam dua tahun ini.

Kelima, jadilah wakil rakyat yang aspiratif dan amanah. Jangan telikung kepercayaan konstituen. Tetaplah berperilaku terpuji. Jangan korup, boros, berfoya-foya dengan uang rakyat, mengonsumsi narkoba, atau bermaksiat. Seorang wakil rakyat yang terhormat haruslah istikamah menjadi sosok yang moralis.

Keenam, sejahterakan dan bahagiakanlah para konstituen Anda. Jangan kecewakan mereka, karena jika Anda salah, berperilaku tak terpuji atau tidak aspiratif, mereka berhak menghukum dengan cara tidak lagi memilih Anda sebagai wakilnya untuk lima tahun mendatang.

Akhirnya selamat bertugas, ingat sumpah jabatan, bukan untuk dilanggar. Allah melihat, malaikat mencatat, dan rakyat bersaksi.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved