Salam

"Bek Sampe Tuha Adoe Nibak Aduen"  

SEBANYAK 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu 17 April 2019 kemarin dilantik untuk masa tugas 2019 sampai 2024

SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Ketua DPRA periode 2014-2019, M Sulaiman (kiri) menyerahkan palu kepada H Dahlan Jamaluddin SIP (kanan) sebagai Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 usai pelantikan anggota DPRA hasil pemilu 17 April 2019 di ruang Paripurna DPRA, Banda Aceh, Senin (30/9/2019). 

SEBANYAK 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu 17 April 2019 kemarin dilantik untuk masa tugas 2019 sampai 2024. Data di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memperlihatkan, tingkat pendidikan anggota DPRA yang baru ini lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.

Pertanyaan kita, apakah kualitas pendidikan anggota dewan ini akan memperbaiki kinerja dewan yang baru ini? Sebanyak 73% anggota DPRA kali ini merupakan lulusan perguruan tinggi (PT) yang terdiri atas 33 orang S1, 19 orang magister (S2), satu orang doktor (S3), empat orang lulusan diploma tiga (D3), satu orang alumni diploma dua (D2) dan satu orang lulusan D1. Dan, 22 orang (27%) dari mereka merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA/sederajat) yang nantinya akan tersebar di semua fraksi yang ada di DPRA.

Jika dilihat dari komposisi partai politik, Partai Aceh (PA) merupakan partai yang paling drastis mengalami perubahan komposisi anggota dewannya dari segi kualifikasi pendidikan. Pada periode lalu, lulusan SMA sederajat mendominasi Fraksi PA.

Namun, pada periode ini 13 dari 18 anggota Fraksi PA (68%) merupakan sarjana atau diploma. Hanya lima orang (32%) yang lulusan SMA sederajat. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa parpol lain. PPP dan PDA misalnya, 66% anggota dewan yang terpilih merupakan lulusan SMA. Sementara PAN dan PNA, 50% lulusan SMA dan 50 persen lagi sarjana atau diploma. Smentara Partai Demokrat, 90% adalah sarjana atau lulusan diploma.

Sedangkan anggota DPRA dari Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKS seluruhnya merupakan lulusan sarjana atau diploma. Aktivis antikorupsi di Aceh, Askhalani, menilai data itu sebagai sesuatu yang positif. Katanya, secara keilmuan akan sangat menentukan proses legislasi, khususnya terkait kebijakan strategis dalam rangka mempercepat produk legislasi yang dibutuhkan publik. Ia berpendapat, mamin tinggi tingkat pendidikan anggota dewan maka akan semakin memberi alternatif yang baik dalam kerja-kerja legislasi dan budgeting. 

Kita melihat, peran lembaga eksekutif bagi pelayanan publik terus meningkat setiap tahun. Itu artinya menuntut lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan yang lebih baik lagi. Seorang peneliti mengatakan, untuk mendapatkan kinerja yang baik dituntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator sumber daya manusia yang berkualitas di antaranya adalah pendidikan dan pengalaman. Latar belakang pendidikan yang tinggi akan mampu membantu seseorang menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya secara baik.

Kesesuaian latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Setiap orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan atau tugasnya akan lebih mengerti tentang masalah atau pekerjaan yang sedang dihadapinya. Masa kerja yang lebih lama bagi anggota legislatif juga akan berdampak pada pengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Namun, harus dicatat juga, menurut pakar politik Arbi Sanit ada empat faktor yang berpengaruh pelaksanaan fungsi legislatif di tingkat nasional maupun pada level daerah. Yakni, pertama, integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota badan legislatif. Kedua, hubungan anggota badan legislatif dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin di dalam sistem perwakilan yang berlaku.

Ketiga, struktur organisasi badan legislatif yang merupakan kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil rakyat. Keempat, hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara badan legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit di tingkat daerah, serta hubungan badan tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi hirarkinya.

Artinya, kualitas pendidikan hanya satu faktor penting yang memberi pengaruh postif bagi kinerja dewan. Selebihnya tentu ada moral atau prilaku anggota yang selama ini juga sangat mendapat sorotan dari masyarakat. Tak sedikit anggota dewan

di mana-mana yang bependidikan sarjana S1, S2, bahkan S3 yang terlibat kejahatan, seperti korupsi dan skandal amoral lainnya. Itu bermakna, secara umum ya tingkat pendidikan mempengaruhi perbaikan kinerja dewan. Tapi, tidak menjamin mereka akan bertugas secara disiplin, tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun demikian, kali ini kita sangat ingin berprasangka baik, bahwa DPRA baru ini sesungguhnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Endatu kita berpesan, "bek sampe tuha adoe nibak aduen". Pesannya, jangan sampai lebih buruk dari pendahulunya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved