Salam

Menanti Eksekutif  dan Legislatif yang Harmonis

Kepada pimpinan dan anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019‑2024 yang baru dilantik, atas nama Pemerintah Aceh,

Menanti Eksekutif  dan Legislatif yang Harmonis
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Wali Nanggroe, Malik Mahmud bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan unsur forkopimda memberi ucapan selamat kepada 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 yang dilantik dalam rapat istimewa di ruang paripurna DPRA, Senin (30/9/2019). 

Kepada pimpinan dan anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019‑2024 yang baru dilantik, atas nama  Pemerintah Aceh, Plt Gubernur Ir Nova Iriansyah MT meminta dukungan serius dalam rangka mempercepat realisasi APBA tahun berjalan dan tahun‑tahun berikutnya. "Di luar sana kami yakin, rakyat berada dalam situasi sama dengan kita dan mereka tidak sabar menanti kiprah wakil yang mereka pilih," katanya.

Nova mengatakan, eksekutif dan legislatif akan terus memperjuangkan agar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) bisa diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh tanpa batas waktu. Dengan  demikian, dana otonomi khusus (otsus) yang dalam aturannya akan berakhir pada tahun 2027 atau delapan tahun mendatang bisa terus berlanjut. "Tidak mudah memang. Tapi, kami percaya perjuangan itu tidak mustahil apalagi ditambah dengan dukungan besar rakyat Aceh," kata Nova.

Ia juga mengungkapkan, tantangan terberat Pemerintah Aceh di masa mendatang adalah mengatasi dampak bencana alam dan bencana sosial. Pemerintah juga harus memikirkan bersama regulasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. ADalam forum dewan ini, atas nama Pemerintah Aceh saya menyampaikan tekad dan tanggung jawab untuk melakukan akselerasi pembangunan secara cepat, tepat, dan akurat. Mohon dukungan dari anggota dewan semua," kata Plt Gubernur pada acara pelantikan anggota baru DPRA dua hari lalu.

Percepatan realisasi anggaran adalah sesuatu yang sangat penting bagi Pemerintah Aceh. Sebab, ada bagitu banyak hal yang bisa dicapai jika realiasi anggaran berjalan lancar dan tepat waktu. Antara lain, jika penyerapan anggaran daerah berlangsung cepat atau tepat waktu, maka dapat memperbaiki efektifitas program/kegiatan.

Kemudian percepatan penyerapan anggaran pun dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pencapaian hasil kegiatan pembangunan bisa lebih cepat dinikmati oleh masyarakat. Hal lainnya, percepatan serapan anggaran juga dapat mencegah penumpukan kegiatan pada akhir tahun seperti yang sering terjadi di Aceh. Artinya, SKPA‑SKPA juga bisa mencegah adanya program‑program yang tak selesai.

Namun, untuk tekad itu, yang harus dibangun lebih dulu adalah hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Harus dibangun dalam semangat sama, yakni ingin membangun dan memakmurkan daerah.  Jadi, hubungan harmonis itu ditempatkan pada relnya masing masing. Khusus untuk dewan, undang undang memberikan tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan provinsi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan.

Di Aceh, disharmonis antara eksekutif dan legislatif bukan barang langka. Masyarakat Aceh sering bisa secara terang‑terangan melihat pertikaian antara DPRA dengan pejabat‑pejabat Pemerintah Aceh, termasuk dengan gubernur. Penelitian yang pernah dilakukan LIPI dan LAN menyebutkan, disharmonis muncul ketika dewan sebagai lembaga politik menghadapi para birokrat daerah. Masih banyak anggota dewan yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Misalnya, pada fungsi anggaran, kalangan dewan belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja. Penelitian itu juga menyebutkan, para wakil rakyat banyak yang belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Fungsi pengawasan, di Provinsi Aceh selama ini kita melihat sangat sangat sulit berjalan.  Ini antara lain karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas. Jadi, bagaimana mungkin bisa diawasi dan dievaluasi secara cermat oleh dewan?

Menurut LIPI dan LAN, itulah yang antara lain menjadi pendorong munculnya penilaian yang subjektif dari dewan terhadap eksekutif, hingga tak jarang berakhir dengan Amain mata@ antara eksekutif dan legislatif. Yakni, persekongkolan jahat menggerogoti anggaran daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Inilah yang sesungguhnya ingin diperbaiki Nova Iriansyah yang sudah dimulainya dengan memperbaiki layanan birokrasi supaya  kreatif dan inovatif, tentu saja sekaligus mencegah koruptif.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved