Pengamat: Jenjang Pendidikan tak Jamin Integritas Wakil Rakyat di DPRA

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu 17 April 2019 telah dilantik pada Senin (30/9) lalu.

Data yang dihimpun Serambinews.com dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, 81 angggota DPRA tersebut memiliki latar belakang pendidikan berbeda.

Anggota DPRA periode kali ini didominasi oleh alumnus perguruan tinggi, terutama mereka yang lulus S1.

Selebihnya ada yang lulusan magister, doktor, diploma hingga SMA.

Pengamat politik dan Pemerintahan di Aceh Dr Taufiq A Rahim mengatakan, latar belakang pendidikan anggota DPRA tidak akan menjamin integritas dan kapasitas mereka sebagai wakil rakyat.

Menurut dosen Universitas Muhammadiyah ini, politik praktis dengan kepentingan pragmatis akan lebih mudah memengaruhi para wakil rakyat tersebut.

“Para wakil rakyat kita memang didominasi oleh para lulusan pendidikan tinggi seperti sarjana bahkan ada yang doktor mungkin. Tapi itu semua tidak akan menjamin integritas dan kapasitas mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Taufiq A Rahim, Sabtu (5/10/2010).

Salah-salah, katanya, pendidikan tinggi justru akan membuat mereka sewenang-sewenang dalam membonsai hak-hak rakyat walau mengatasnamakan kepentingan rakyat.

“Bisa jadi semakin pintar anggota DPRA juga akan pintar memanfaatkan peluang dan strategi yang menguntungkan pribadi dan kelompoknya,” kata Taufiq.

Pun demikian, Taufiq menaruh harapan besar bagi 81 anggota DPRA untuk benar-benar menyuarakan kepentingan masyarakat Aceh, minimal aspirasi para konsituen mereka masing-masing.

Baca: Heboh Tuyul Ambil Duit Warga, Hilang Uang Rp 50-200 Ribu, Pemilik Tuyul Diminta Tak Beroperasi Lagi

Baca: Saat Turunkan Barang ke Gudang, Seorang Pria di Aceh Utara Terjepit Mobilnya Sendiri

Baca: Kapolresta Banda Aceh Sambangi Kodim 0101/BS Bawa Kue Tart dan Gratiskan SIM Bagi 35 Anggota TNI

“Ada harapan besar kita di tengah dinamika kehidupan, banyak persoalan serius dan carut-marut persoalan kehidupan,” kata Taufiq.

Taufiq juga meminta rakyat Aceh untuk mengawal semua janji yang pernah diumbar oleh para caleg saat kampanye.

Menurutnya, janji-janji kampanye tanpa pakta integritas bisa saja berubah.

“Bahkan, adanya pakta integritas juga belum menjamin akan dipenuhi harapan rakyat Aceh secara keseluruhan. Praktik politik dan permainan politik yang tidak berpihak rakyat dipastikan akan terus dilakukan,” demikian Taufiq A Rahim. (*)