Opini

Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga  

Rancangan Qanun Hukum keluarga telah diparipurnakan oleh DPRA tanggal 27 September 2019, sebelumnya telah melewati berbagai tahapan diskusi

Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga   
IST
Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Anggota IKAT-Aceh

Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Anggota IKAT-Aceh

Rancangan Qanun Hukum keluarga telah diparipurnakan oleh DPRA tanggal 27 September 2019, sebelumnya telah melewati berbagai tahapan diskusi, melakukan studi banding ke Yogyakarta yang memiliki Perda Ketahanan Keluarga, berkonsultasi dengan Kemenag RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menggelar rapat dengar pendapat umum, dan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Raqan ini menjadi pusat perhatian setelah pemberitaan media cetak, online, "Aceh legalkan poligami", (Serambi, 6 Juli 2019), bahkan ada candaan "jika ingin berpoligami maka tinggallah di Aceh", karena ada yang menyebutnya sebagai "Rancangan Qanun Poligami". Selebihnya tidak sedikit yang galau dan khawatir bahkan ada yang "baper" sehingga bersikap reaktif dan emosional, mempertanyakan mengapa ide ini bisa muncul, padahal yang bersangkutan belum tentu mendalami secara utuh muatan Raqan tersebut.

Namun tidak sedikit juga yang mengapresiasi dan berharap agar Raqan ini segera disahkan karena mengandung muatan positif dalam penegakan syariat Islam di Aceh, menjaga ketahanan keluarga, dan menekan angka perceraian.

                                                                                                                                     Pesan Alquran

Alquran menyatakan bahwa kedudukan suami-istri seimbang, tidak ada yang superior maupun inferior. Saling memberikan kasih sayang maupun perlindungan; tidak boleh bersikap zalim apalagi semena-mena dan keharusan berlaku adil. Misalnya mengenai poligami,

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua atau tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. an-Nisa`:3).

Ayat ini bukanlah anjuran berpoligami tetapi menertibkan praktek poligami yang sebelum Islam tanpa batas. Kemudian Islam memberikan persyaratan yang sungguh ketat yaitu bersikap adil, artinya ayat ini tidak mengizinkan suami bersikap semena-mena.

Di sisi lain, Alquran juga menyatakan manusia tidak mungkin berlaku adil sebagaimana, Q.S. An-Nisa: 129. Ayat ini tidak bisa dipahami secara sepotong-sepotong, karena masih ada lanjutannya yang mengisayaratkan keadilan yang tidak mungkin tercapai itu keadilan dari segi kecenderungan  hati yang di luar kemampuan manusia. Keadilan yang dituntut bukan keadilan menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material yang memang dapat terukur. Pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, karena agama bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu itu baru merupakan kemungkinan.

Di sisi lain, Alquran ingin menjaga ketahanan keluarga, tidak mudah rapuh dan jauh dari prahara, namun fenomena akhir-akhir ini angka perceraian semakin meningkat. Maka sebagai langkah antisipatif, perlu kiranya mengoptimalkan pendidikan pranikah melalui peraturan Gubernur, tetapi Pergub tidak bisa dilahirkan tanpa adanya Qanun terlebih dahulu, maka Qanun Hukum Keluarga sangat ditunggu kelahirannya.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved