Opini

Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga  

Rancangan Qanun Hukum keluarga telah diparipurnakan oleh DPRA tanggal 27 September 2019, sebelumnya telah melewati berbagai tahapan diskusi

Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga   
IST
Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Anggota IKAT-Aceh

Kemudian, negara perlu melahirkan sebuah hukum agar masyarakat tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum. Indonesia telah memiliki UU No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, beberapa persoalan telah diatur secara baik, misalnya mengenai perceraian, dianggap sah apabila diikrarkan oleh suami di depan Mahkamah Syariah, namun sayangnya belum mengatur sanksi bagi yang melanggar. Zaman terus berubah, kemajuan teknologi semakin pesat yang berdampak terhadap semua lini, baik positif maupun negatif.

Sebuah kasus, sepasang muda mudi berkenalan via media sosial kemudian merasa cocok lalu sepakat menikah, tetapi tidak lama kemudian bubar karena pasangannya ternyata pecandu narkoba. Belum lagi diketahui pasangan mengidap HIV dan Aids sehingga sungguh menyesal tetapi apalah daya nasi telah menjadi bubur, sedangkan regulasi yang mengatur mengenai keharusan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi calon pengantin belum lahir, sehingga persoalan di atas belum terjawab.

                                                                                                                                  Hukum keluarga

Raqan ini terdiri dari 186 Pasal yang memiliki ruang lingkup pranikah, saat nikah, dan pascanikah. Terlepas dari kritikan sebagian pihak, yang jelas Raqan ini semenjak awal memiliki tujuan yang sungguh mulia, ingin melindungi hak semua pihak secara baik, bahkan memperkuat fatwa MPU nomor 1 tahun 2010 tentang nikah siri, kemudian nomor 2 tahun 2009 tentang hukum nikah liar. Hanya saja demi kepastian hukum, Raqan ini mempertegas urgensi pencatatan pernikahan dengan menjadikannya sebagai persyaratan administratif.

Untuk menghilangkan khilaf di kalangan masyarakat yang terkadang ada yang menikah secara siri sehingga tidak memiliki legalitas apapun, namun dengan penuh percaya diri mengatakan "nikahnya sah secara agama, tetapi tidak sah secara negara". Akibatnya negara tidak dapat memberikan perlindungan secara baik sehingga perempuan dan anak menjadi korban.

Kemudian melalui Qanun ini, diharapkan praktek qadhi liar tidak ada lagi di Aceh yang sungguh meresahkan, tidak memiliki legalitas tetapi berani menikahkan orang lain dengan alasan meminimalisir angka perzinahan, justru praktek inilah yang membuka keran perzinahan. Contoh kasus, seorang ibu yang masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya, membawa laki-laki lain ke qadhi liar. Setelah mendengarkan curhatannya, sang qadhi menceraikannya dari suaminya yang tidak tahu apa-apa, selang 15 menit kemudian menikahkan ibu tadi dengan laki-laki yang dibawanya.

Bahkan baru-baru ini diberitakan Kepala KUA polisikan penghulu di Aceh Barat karena telah menikahkan seorang perempuan menjadi istri ketujuh seorang pria. (Serambi 15 September 2019). Maka dalam qanun ini diatur "Pelaksanaan pernikahan dan pencatatan pernikahan dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk qadhi liar". Bagi qadhi liar diancam pidana penjara dua tahun atau cambuk 25 kali atau denda 250 gram emas murni. Bukan hanya qadhi liar saja yang dikenakan sanksi, tetapi mempelai juga karena melanggar tertib administrasi.

Kemudian mengenai poligami yang dikhawatirkan kalangan tertentu, sebenarnya muatan qanun tidak berbeda dengan perundang-undangan yaitu prinsipnya monogami. Jika ingin beristri lebih dari satu maka harus menempuh persyaratan yang ketat, tidak serta merta suami boleh berpoligami dengan alasan istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, tetapi Qanun menguatkannya "harus dibuktikan dengan keterangan dokter ahli".

Di samping harus izin dari istri pertama, juga mempunyai kemampuan lahir batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kemampuan ini harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil semua pekerjaan. Sedangkan kemampuan batin yaitu memenuhi kebutuhan biologis, dan kasih sayang terhadap lebih dari satu orang isteri.

Sekali lagi boleh tidaknya suami berpoligami, keputusan akhir ada di Mahkamah Syariah, jika tidak ada izin diancam dengan pidana penjara  dua tahun atau cambuk 25 kali atau denda 250 gram emas murni.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved