Benny Wenda Berharap Bisa Bertemu Presiden Jokowi Bahas Papua, Namun Ini Syaratnya

SERAMBINEWS.COM - Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi tentang persoalan di Tanah Papua.

"Saya berharap dia (Jokowi) berkenan untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan masa depan Papua Barat," kata Benny melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).

Benny Wenda adalah aktivis separatis asal Papua yang disebut polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Benny kini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

Seiring dengan harapannya bertemu Presiden Jokowi, Benny sekaligus mengajukan sejumlah syarat.

Pertama, referendum Papua harus masuk di dalam pertemuan itu.

Kedua, Benny meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama.

Ketiga, ia meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua.

Keempat, Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.

"Seluruh tambahan 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan sejak Agustus 2019, segera ditarik," ujar Benny.

Kelima, kepolisian harus melepaskan seluruh tahanan politik.

Mereka yaitu Wakil Ketua II ULMWP Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta dan seluruh mahasiswa yang diamankan sejak situasi memanas di Papua.

Keenam, Pemerintah Indonesia didorong mencabut pembatasan akses bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat.

Kata Jokowi, Moeldoko dan Wiranto

Mengenai pertemuan dengan tokoh kemerdekaan Papua, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyatakan, siap untuk bertemu.

Menurut dia, siapa pun yang ingin bertemu dengan dirinya akan difasilitasi.

"Enggak ada masalah, bertemu saja. Dengan siapa pun, akan saya temui kalau memang ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan siap bertemu Benny Wenda.

Pernyataan itu disampaikan mantan Panglima TNI itu sebagai jawaban atas permintaan DPRD se-Papua supaya pemerintah berdialog dengan tokoh yang berseberangan.

Moeldoko pun berkomitmen mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

"Sama Benny Wenda saya siap bertemu. Kita bicara, sama-sama mencari solusi. Kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Meski demikian, penolakan atas pertemuan justru datang dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Ia menegaskan, pertemuan formal berarti negara mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi.

Padahal, organisasi itu bertujuan untuk memecah kedaulatan NKRI di tanah Papua.

"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal di antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

"Dengan cara lain bisa, tetapi bukan pertemuan formal. Karena, itu berarti kita mengakui," ujar dia.

Wiranto sekaligus menekankan bahwa pemerintah tak pernah menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.

Namun, khusus untuk kelompok pemberontak, pemerintah mempunyai batasan tertentu.

"Jangan sampai ada pengakuan sejajar di antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto. 

Wapres JK Tegaskan Tidak Ada Agenda Membahas Referendum Papua di PBB

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menegaskan bahwa tidak ada pembahasan tentang referendum Papua selama berlangsungnya Sidang Umum PBB 2019.

JK membantah info yang menyebut adanya penolakan dari PBB terhadap usulan negara-negara Asia Pasifik terkait referendum Papua.

"Tidak ada. Tidak ada agenda itu. Negara-negara Pasifik beberapa sudah berbicara. Ada Palau, Fiji, Kiribati, dan Tonga, dan tetap tidak ada agenda."

"Kami juga tidak menganggap tuntutan yang sangat besar untuk kita bicara di sidang umum ini," kata wapres kepada wartawan di New York.

JK mengingatkan bahwa Papua bergabung dengan Indonesia merupakan hasil resolusi PBB.

 "Jangan lupa bahwa Papua itu hasil dari resolusi PBB. Jangan lupa itu. Jadi justru Papua itu diketok di sini. Itu penting untuk diketahui."

"Berbeda dengan Timor Timur, itu tidak diketok di PBB. (Sedangkan Papua) ini diketok di Resolusi," tambah JK menegaskan.

Sementara itu salah seorang anggota delegasi Indonesia, dalam Sidang Umum PBB, memaparkan tanggapannya atas pernyataan Vanuatu, yang kembali mengungkit isu Papua di hadapan Majelis Umum PBB.

Dalam pernyataannya, Indonesia menyampaikan bahwa Papua akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Papua adalah, telah, dan akan selalu menjadi bagian dari Indonesia," kata Rayyanul Sangadji, Perutusan Tetap RI New York.

Indonesia memperingatkan kepada Vanuatu untuk memahami fakta hukum dan sejarah dari Papua hingga menjadi bagian Indonesia.

Papua yang juga merupakan salah satu wilayah bekas jajahan Belanda, telah menjadi bagian dari Indonesia melalui sebuah kesepakatan yang dicapai dalam Resolusi PBB 2504 pada 1 Oktober 1962.

Indonesia pun balik menuding Vanuatu telah menjalankan politik luar negeri yang mendukung gerakan separatisme, yang pada akhirnya justru memicu terjadi konflik, yang merugikan warga Papua.

"Vanuatu ingin menunjukkan kepada dunia kepeduliaan terhadap isu hak asasi manusia, sementara motif sesungguhnya adalah untuk mendukung agenda separatisme."

"Vanuatu terus melaukukan tekanan provokatif... yang tidak disadari Vanuatu adalah bahwa provokasinya telah menciptakan harapan kosong dan bahkan memicu konflik. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab."

"Provokasi Vanuatu telah menghasilkan kerusakan infrastruktur yang merupakan milik rakyat Indonesia."

"Ratusan rumah terbakar, fasilitas publik hancur, dan yang terburuk nyawa warga sipil yang tidak berdosa hilang," ujar Rayyanul asal Ambon, dalam Sidang Umum PBB.

Indonesia menambahkan, tidak ada negara yang memiliki catatan hak asasi manusia yang sempurna.

Namun Indonesia, seperti halnya negara lain, berkomitmen untuk mendorong dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, tidak terkecuali di Papua.

"Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah selalu diawasi oleh rakyatnya. termasuk oleh institusi nasional hak asasi manusianya yang independen dan kredibel."

"Indonesia adalah sebuah negara yang pluralistik dan kami akan tetap pluralistik. Kami akan menghormati perbedaan dan adat, kebijaksanaan lokal dari setiap etnis di Indonesia." "Keberagaman ini adalah membentuk Indonesia," kata Rayyanul.

Baca: Demi Bayar Cincin Pernikahan, Pria Ini Merampok Bank Sehari Sebelum Menikah

Baca: Galian C tak Terkendali, Jembatan Siron Blang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, Terancam Ambruk

Baca: Fakta Baru Kasus Gadis 17 Tahun Diculik dan Disetubuhi 3 Pria, Dijual ke Jakarta Dijadikan Pembantu

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benny Wenda Ingin Bertemu Presiden Jokowi, tetapi Ada Syaratnya"