Salam

Gadis Aceh Dijual di Malaysia, Salah Siapa?  

ULAMA kharismatik Aceh, Tgk H Mustafa Ahmad atau Abu Paloh Gadeng menyerukan masyarakat Aceh supaya tidak mudah

Gadis Aceh Dijual di Malaysia, Salah Siapa?   
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Ulama dan tokoh Aceh imbau gadis Aceh tak tergiur bujuk rayu untuk bekerja di Malaysia. 

ULAMA kharismatik Aceh, Tgk H Mustafa Ahmad atau Abu Paloh Gadeng menyerukan masyarakat Aceh supaya tidak mudah terpengaruh bujuk rayu agen TKI ilegal yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia. Sebab, menurut informasi yang diperolehnya, banyak kasus gadis Aceh dijual dan dipekerjakan pada tempat-tempat hiburan dan pelacuran di negeri jiran tersebut.

Banyak juga kasus pemuda Aceh dipaksa menjadi agen atau penyelundup narkoba. "Saya berharap kepada saudara-saudara saya yang ada di Aceh atau di Malaysia, supaya menjaga generasi muda. Janganlah mengharapkan kerja, tapi malah mendapatkan malapetaka." Abu Paloh Gadeng mengingatkan, "Dua perkara ini dapat menghancurkan marwah generasi muda Aceh, wanita maupun pria.

Makanya, saya berharap kepada saudara-saudara saya yang ada di Aceh, menjaga anak-anaknya agar tidak mudah tergoda janji-janji muluk untuk bekerja di Malaysia. Jika pun ingin pergi ke Malaysia, sebaiknya melalui agen TKI yang resmi di Dinas Ketenagakerjaan. Tentunya dengan mencari informasi secara detil, apa pekerjaannya, di mana tinggal, dan ke mana menyampaikan persoalan." Kepada orang-orang yang membawa tenaga kerja dari Aceh ke Malaysia diminta jangan melangkahi aturan agama dalam mencari harta dan kekayaan. "Kita sudah melihat, mendengar, dan membaca di media massa bahwa ada oknum-oknum yang membawa anak-anak muda dengan menjanjikan kerja, padahal hasilnya mereka sudah dijual."

Dalam catatan harian ini, hampir setiap pekan masyarakat disuguhi berita tenaga kerja Indonesia (TKI) terkait dengan masalah perdagangan orang (human trafficking) atau mengalami tindak penganiayaan yang sebagian di antaranya meninggal atau cedera seumur hidup. Dan, TKI Aceh, terutama wanita yang bekerja di Malaysia, termasuk paling sering mengalami tindak penganiayaan dabn ditipu oleh agen TKI.

Khusus mengenai human trafficking, undang-undang kita mengatakan, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdangan manusia yang berwajah pengiriman TKI ini rupanya sulit diberantas. Sedikitnya ada sejumlah penyebab. Pertama, adanya faktor penarik karena banyak permintaan atau kebutuhan tenaga kerja, pekerja rumah tangga (PRT) di luar negeri, khususnya Malaysia. Di luar negeri, gaji PRT lebih besar dibanding di Aceh atau kota-kota besar di Indonesia. Kedua, adanya faktor pendorong yakni kemiskinan. Aceh saat ini adalah provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Dan, menjadi wajar jika banyak masyarakat Aceh mencari kerja ke luar negeri, terutama Malaysia yang secara kultur tak berbeda jauh dengan Aceh.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan habis-habisan oleh sindikat jahat perdagangan manusia. Persoalan perdagangan manusia ini sudah berlangsung lama dan pemerintah kita melalui jajaran aparat penegak hukumnya terindikasi tidak mudah menghentikannya. Makanya, banyak kalangan terus mendorong Polri supaya tegas menerapkan UU 21 / 2007 tentang Perdagangan Orang. Sanksi dalam UU ini cukup tegas, seperti Pasal ayat (1) menegaskan, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyakenam ratus juta rupiah.

Regulasinya sudah cukup tegas dan sangat bisa bikin jera para sindikat human trafficking bila tertangkap dan dimejahijaukan. Guna mendukung pemberantasan perdagangan manusia, berbagai persoalan yang selama ini didiamkan pun harus diangkat secara transparan sehingga menimbulkan efek jera. Misalnya ada oknum aparatur pemerintah yang ikut bermain dengan sindikat, teruitamadalam memuluskan atau memalsukan dokumen-dokumen calon TKI juga harus ditindak.

"Dengan demikian, anggapan para sindikat bahwa pemerintah dan penegak hukum bisa dibeli pun bisa berakhir. Para CTKI pun bisa melakukan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan mendapatkan hak yang wajar. Bukan sebaliknya, menjadikan manusia yang tak berdaya sebagai 'komoditas' yang menggiurkan pihak lain," kata seorang pengamat kasuskasus human trafficking. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved