Berita Abdya

Mantan Kepala Bidang Pengairan PU Abdya Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Jetty Rubek Meupayong

Penetapan MY tersangka itu, setelah penyidik Polres Abdya mendapatkan bukti baru pascavonis majelis hakim terhadap MN.

Mantan Kepala Bidang Pengairan PU Abdya Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Jetty Rubek Meupayong
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Kasat Reskrim Polres Abdya, Iptu Zulfitriadi SH (tengah) menyerahkan berkas kasus dugaan korupsi pembangunan Jetty Rubek Meupayong kepada Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH (dua kiri) didampingi oleh Kasi Intel Kejari Abdya Radiman SH (kiri), Rabu (26/12/2018) di kantor Kejari Abdya. 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Satreskim Polres Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jetty muara Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh senilai Rp 2,30 Miliar.

Kali ini, Satreskim menetapkan mantan kepala bidang (Kabid) Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Abdya, MY sebagai tersangka.

Selain MY, sebelumnya atau pada akhir Desember 2018, satreskrim lebih dulu menetapkan MN (48) alias Toke Gaboeh sebagai tersangka selaku rekanan.

Bahkan, MN sudah dijatuhi hukuman oleh PN Tipikor pada Mei 2019 silam. 

Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh, dalam sidang pamungkasnya,  menyatakan MN terbukti bersalah, dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Sementara, MY yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu, merupakan tersangka baru.

Penetapan MY tersangka itu, setelah penyidik Polres Abdya mendapatkan bukti baru pascavonis majelis hakim terhadap MN.

Selain ditetapkan tersangka, MY kabarnya sudah ditahan oleh pihak Satreskim Polres Abdya sejak dua hari terakhir.

Informasi yang diperoleh Serambinews.com, MY itu ditetapkan tersangka setelah penyidik Satreskrim Polres Abdya mengantongi sejumlah alat bukti. Selanjutnya, berkas MY pun dilimpahkan ke JPU Kejari Abdya.

Untuk diketahui, dalam pembangunan jetty itu, diduga volume yang dikerjakan oleh pihak rekanan tidak sesuai, sehingga tidak bisa digunakan dan tidak berfungsi semestinya. 

Dalam kasus ini, tim audit BPKP Aceh menilai proyek yang dikerjakan oleh CV Aceh Putra Mandiri itu, terjadi kerugian negara mencapai Rp 468 juta.

Seperti diketahui, pembangunan Jetty yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) 2016 itu, bertujuan untuk mencegah pendangkalan yang sering menutupi mulut muara, khususnya saat musim penghujan datang di kawasan Rubek. 

Sayangnya, setahun kemudian susunan batu gajah, atau batu berukuran besar yang dibangun di bibir muara Rubek dengan panjang sekitar 150 meter itu, mulai rusak akibat dibangun asal jadi.

Atas perbuatannya, mereka dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal  1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.(*)

Baca: Calon Hafiz Meninggal Dunia Karena Disiksa Guru, Ada Pesan Haru untuk Ibu di Buku Hariannya

Baca: Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, Pemanggilan Mualem bukan untuk Jadi Tersangka  

Baca: Kesal dengan Sikapnya, Biodata Arteria Dahlan di Wikipedia Diubah Warganet dengan Hujatan, Isinya?

Baca: Wapres: Semua yang Terlibat GAM Sudah Diberi Amnesti  

Baca: Kisah Warga Aceh di Wamena, Selamat dari Kerusuhan Seperti Surga bagi Kami

Baca: Polda Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Rp 48 M, Empat Orang Jadi Tersangka

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved