Ombudsman Sorot Pengelolaan Dana Desa

Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa ini disebabkan adanya dugaan tidak transparansi

Ombudsman Sorot Pengelolaan Dana Desa
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin SH SE MS 

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyoroti banyaknya laporan tentang pengelolaan dana desa. Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa ini disebabkan adanya dugaan tidak transparansi, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, dan tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa.

Demikian disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin kepada Serambi, Rabu (9/10). "Dari sejumlah laporan yang kami terima, paling banyak terkait tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan adanya mark-up," katanya.

Dia menjelaskan, masalah tersebut dapat berpotensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepala desa. Sampai saat ini, kata Taqwaddin, pihaknya telah menerima 36 laporan masyarakat terkait masalah desa.

"Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini ada sekitar 36 laporan terkait desa. Dugaan maladministrasinya berbagai macam, mulai dari tidak melayani, tidak patut, tidak prosedural, tidak sesuai aturan, dan berbagai macam lainnya," kata Taqwaddin.

Hal yang dilaporkan ke Ombudsman, sebenarnya ada yang dapat diselesaikan di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Namun sebagian masyarakat memilih untuk melaporkan langsung ke Ombudsman. "Makanya perlu ada kesepahaman untuk menemukan solusi bersama dalam hal ini," lanjut Taqwaddin.

Menangggapi banyaknya laporan terkait permasalahan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Aceh berinisiatif melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait maladministasi desa dan solusinya. Kegiatan tersebut sudah berlangsung di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Senin (7/10). Turut hadir Asisten Ombudsman Aceh, Ayu Parmawanti Putri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari SE MSi, serta Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, Dr Teuku Muttaqin MH.

Asisten Ombudsman Aceh, Ayu Parmawanti Putri menambahkan, banyak laporan yang masuk ke Ombudsman bisa jadi karena tidak diproses sebelumnya di tingkat kecamatan dan kabupaten, atau karena ketidakpercayaan kepada aparat di daerah.

Sementara Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, Dr Teuku Muttaqin MH menawarkan beberapa solusi terhadap permasalahan yang terjadi di desa saat ini. Di antaranya memperkuat kembali adat gampong, pelibatan tuha peut dan imum mukim sebagai pengawas, partisipasi masyarakat yang lebih banyak dalam perencanaan, serta arah keuangan yang tidak hanya pada pembangunan fisik saja.

Kepala DPMG Aceh, Azhari SE MSi, mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang membenahi tata kelola keuangan desa, baik pada saat penyaluran dan penyerapan. DPMG juga akan membenahi BUMDes serta percepatan APBDes 2020 guna mewujudkan pengelolaan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurut Azhari, total dana desa yang dikucurkan untuk Aceh hingga saat ini mencapai Rp 19,84 triliun. Angka itu akan terus bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Namun masih ada sebagian desa yang masih kurang baik pengelolaannya," ungkap Azhari. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved