Polda Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Rp 48 M, Empat Orang Jadi Tersangka

Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana

Polda Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Rp 48 M, Empat Orang Jadi Tersangka
SERAMBI/ SUBUR DANI
Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol T Saladin bersama Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono menunjukkan barang bukti hasil sitaan kasus korupsi alat perangkap hama kopi di Bener Meriah dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Rabu (9/10/2019). 

BANDA ACEH - Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proyek pengadaan atraktan, alat penangkap hama (APH) kopi senilai Rp 48 miliar di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bener Meriah. Keempat tersangka itu adalah AH, mantan Kadishutbun setempat yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA) saat masih menjabat, T selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), MU selaku rekanan, dan TJ selaku rekanan yang menerima subkontrak pekerjaan.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono, bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol T Saladin, dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Rabu (9/10/2019), mengatakan, kasus itu terjadi pada tahun 2015 silam dan pihaknya melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat. “Mulai kita lidik sejak tiga tahun lalu atau tepatnya pada 2016 silam. Dua tahun kemudian, kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Saat ini, berkasnya sudah rampung dan akan dilimpahkan oleh penyidik kepolisian ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah,” kata Ery.

Ery menambahkan, kasus tersebut disidik berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Sprin/44.a./IX/RES.3.3./2018/Dit Reskrimsus tanggal 3 September 2018 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada program bantuan atraktan, alat penangkap hama kopi di Dishutbun Bener Meriah.

Soal kronologi, Kabid Humas Polda Aceh menjelaskan, pada tahun 2015, Dishutbun Bener Meriah melakukan pengadaan bantuan atraktan, penangkap hama kopi dengan anggaran dari APBN senilai Rp 48.150.000.000. “Yang melaksanakan pengadaan ini adalah PT Jaya Perkasa Group,” kata Kombes Ery.

Menurut Ery, dugaan korupsi dilakukan oleh para tersangka dengan cara melakukan mark up atau penggelembungan harga alat perangkap hama kopi tersebut. “Mereka me-mark up harga hingga dua kali lipat dibanding harga yang dikeluarkan oleh distributor,” kata Ery. Akibat  perbuatan mereka, menurut Kabid Humas, negara rugi sebesar Rp 16.502.363.636. Saat ini, tambahnya, polisi terus bekerja untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, termasuk akan menyangkakan pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol T Saladin, menngungkapkan, keempat tersangka tidak ditahan karena mereka sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Menurut Saladin, polisi juga sudah memeriksa 50 saksi dalam kasus itu, termasuk dua saksi ahli dari BPKP dan LKPP.

“Berkas keempat tersangka sudah rampung semua dan akan kita lakukan penyerahan tahap kedua. Sore ini (kemarin sore-red) tim penyidik berangkat ke Bener Meriah untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, karena TKP-nya di sana,” ujar Saladin.

Adapun barang bukti yang berhasil disita polisi dari tersangka AR, sebut Saladin, adalah uang tunai Rp 2,2 miliar serta dua sertifikat tanah di Desa Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. “Kedua bidang tanah itu estimasinya harga mencapai dua miliar rupiah,” kata Saladin. Polisi juga menyita uang Rp 50 juta dari tersangka T. “Sehingga total pengembalian uang negara yang disita penyidik sebesar 4,3 miliar rupiah,” kata Saladin.

Keempat tersangka dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup, serta paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.

Dalam konferensi pers itu juga diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2 miliar lebih, sertifikat tanah, dan berkas-berkas lain. Uang Rp 2 miliar lebih itu dimasukkan dalam peti dan dikawal ketat oleh sejumlah anggota polisi. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved