MPU Aceh Haramkan Paham Radikalisme

BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terbaru berupa haram hukumnya melakukan tindakan radikalisme dan intoleransi dalam beragama. Keputusan itu disampaikan dalam sidang paripurna MPU Aceh, Rabu (9/10/2019).

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, kepada Serambi, Kamis (10/10/2019) menyampaikan, fatwa itu dikeluarkan setelah MPU melihat keresahan masyarakat terkait maraknya paham radikalisme dan intoleransi dalam beragama.

"Dewasa ini pengajaran dan pengamalan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat beraneka macam bentuknya dan telah menimbulkan keresahan yang berujung pada gesekan antar sesama masyarakat," katanya.

Bahkan, lanjut Tgk Faisal yang juga pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar ini, ada da’i-da’i radikal yang mensyirikkan, membid'ahkan dengan alasan sunnah. Karena itu, MPU Aceh mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi masyarakat.

Dalam fatwa itu, MPU mengeluarkan enam keputusan. Kesatu, toleransi (tasamuh) adalah sifat atau sikap tenggang rasa terhadap perbedaan. Kedua, toleransi (tasamuh) pada pokok-pokok aqidah, ibadah dan akhlak tidak dibenarkan (haram). Ketiga, radikalisme (tatharruf) adalah sifat atau sikap keras yang berada di luar batas yang sewajarnya.

Keempat, toleransi (tasamuh) dianjurkan dalam batasan yang telah diatur oleh agama serta mempertimbangkan kearifan lokal. Kelima, toleransi (tasamuh) terhadap perbedaan dalam agama dan pemahaman yang bersifat pokok-pokok aqidah, ibadah dan akhlaq hukumnya adalah haram. Keenam, radikalisme (tatharruf) dalam sikap beragama, meliputi aqidah, ibadah, dakwah dan akhlaq adalah haram.

Dalam fatwa itu, MPU juga menyampaikan masukan kepada pemerintah Aceh. "Diminta kepada pemerintah untuk berkoordinasi dengan MPU Aceh dalam pembinaan dan penertiban kelompok-kelompok yang terindikasi intoleran dan radikal," bunyi masukan itu.

Selain itu, MPU juga meminta kepada da’i dan para pendidik untuk tidak menebar sikap intoleran dan radikal antar dan intra umat beragama. Kemudian, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai kelompok-kelompok yang terpapar radikalisme. "Diminta kepada semua pemeluk agama dan golongan/kelompok untuk saling menghargai dan menjauhi sifat dan sikap radikalisme," demikian bunyi fatwa.

Fatwa itu dirumuskan oleh tujuh ulama yaitu, Tgk H Faisal Ali (Koordinator), Dr Tgk Muhibuththabari MAg (Ketua), Tgk H Helmi Imran SHI MA (Sekretaris), dan anggota yang terdiri atas Tgk Abu Yazid Alyusufi, Dr Tgk M Fajarul Falah MA, Tgk HM Thabri Lc, dan Tgk Multazam.(mas)