Berita Lhokseumawe

Tender Rumah Duafa di Lhokseumawe Dua Kali Gagal, Ini Respon BEM Fakultas Hukum Unimal

“Ada indikasi kongkalikong yang berujung pada dugaan korupsi, sehingga ada beberapa kepentingan yang belum terakomodir.

Tender Rumah Duafa di Lhokseumawe Dua Kali Gagal, Ini Respon BEM Fakultas Hukum Unimal
For. Serambinews.com
KETUA BEM Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muhammad Fadli. 

“Ada indikasi kongkalikong yang berujung pada dugaan korupsi, sehingga ada beberapa kepentingan yang belum terakomodir. Patut diduga mungkin fee-nya belum cukup, sehingga rakyat lagi yang menjadi korban dalam persoalan tersebut,” ujar Fadli.

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Malikussaleh, berencana akan menyampaikan persoalan gagal tender 11 paket rumah untuk duafa di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe.

Karena mahasiswa menduga, indikasi korupsi dalam pelelangan rumah tersebut.

Paket pembangunan 11 rumah duafa tersebut, bersumber dari APBK 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lhokseumawe.

“Kami akan membawa kasus tersebut ke Kejari Lhokseumawe, karena menurut analisis kami adanya indikasi korupsi di dalam pelelangan tender 11 rumah duafa tersebut,” ujar Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal, Muhammad Fadli kepada Serambinews.com, Jumat (11/10/2019).  

Karena kata Fadli, alasan yang disampaikan kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Lhokseumawe terkait gagalnya tender, karena persoalan administrasi yang tidak lengkap.

Ini membuktikan, pejabat di daerah sangat tidak berkompeten dan tidak berintegritas dalam menjalankan tugas dan amanahnya.

Baca: Mahasiswa UTU Juarai Business Plan Competition

Karena dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah, sudah dijelaskan bagaimana mekanisme menyelesaiannya bila administrasi tidak lengkap.

“Dalam aturan tersebut disebutkan, apabila proses tender gagal dilakukan oleh Pokja di ULP melalui persetujuan penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) bisa melakukan langkah-langkah lain, seperti negoisasi meskipun tidak memenuhi minimal 3 peserta,” ujar Fadli.  

Halaman
123
Penulis: Jafaruddin
Editor: Nurul Hayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved