BPN Tuntaskan Lahan Jalan Tol, Tahun Ini Diupayakan Selesai

Pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh akan menuntaskan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Banda Aceh-Sigli

BPN Tuntaskan Lahan Jalan Tol, Tahun Ini Diupayakan Selesai
DOK/SATKER JALAN TOL
Kendaraan warga melintas di ruas Jalan Tol Banda Aceh-Sigli yang sudah dicor beton kawasan Indrapuri- Seulimuem, Aceh Besar, Jumat (11/10/2019). Kontraktor dan pihak terkait meninjau ruas jalan yang sedang dalam pengerjaan. 

BANDA ACEH - Pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh akan menuntaskan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Banda Aceh-Sigli seluas 857 hektare atau sepanjang 74,23 Km, mulai dari Kecamatan Baitussalam (Aceh Besar) hingga Padang Tiji (Pidie). BPN optimis pembebasan lahan itu bisa selesai pada tahun ini.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Ir Joko Suprapto menjelaskan, sampai saat ini masih 1.825 bidang tanah–dari 3.643 bidang–yang belum dibebaskan. Lahan tersebut ada di tiga kecamatan, dua di Aceh Besar yaitu Kuta Baro dan Darusssalam, serta Kecamatan Padang Tiji, Pidie. Untuk ketiga kecamatan ini lagi dalam proses pembayaran.

“Sedangkan lahan untuk jalan tol di tujuh kecamatan lainnya di Aceh Besar, Baitussalam, Blangbintang, Montasik, Indrapuri, Kuta Cot Glie, Seulimum, dan Lembah Seulawah sudah ada pembayaran dan bahkan sudah mencapai 95 persen lebih,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kasatker I Pengadaan Tanah, Alfisyah ST MT dan Kasatker II Pengadaan Tanah, Jufri ST. Menurut mereka, hingga kemarin luas areal untuk jalan tol yang sudah dibebaskan mencapai 447,50 hektare, dari 857 hektare yang dibutuhkan. “Pembebasan sudah lebih 50 persen dari total yang perlu dibebaskan, yaitu 3.643 bidang tanah. Sampai saat ini sudah 1.825 bidang yang dibebaskan,” ujar mereka.

Alfisyah menjelaskan, tanah yang telah dibebaskan kalau dikonversikan ke panjang badan jalan yang mau dibangun, sudah mencapai 46,5 Km, dari 74,23Km badan jalan yang mau dibangun dengan lebar 60-80 meter.

Progres kerja pengadaan tanah jalan tol Banda Aceh-Sigli itu, menurut Alfisyah, masih diatas target. Mereka berharap, bulan depan lahan jalan tol di tiga kecamatan yang belum dibayar bisa segera dilakukan. “Pembayar bisa dilakukan setelah tahapan pelaksanaan musyawarah dengan pemilik tanah dilakukan,” jelasnya.

Diterangkan, dari 1.825 bidang tanah yang belum dibeb askan, 384 bidang berada di Kecamatan Darussalam. Di Kuta Baro sebanyak 484 bidang dan Padang Tiji 639 bidang. Bupati Pidie, Roni Achmad bahkan sudah mempertanyakan kapan pihak Kasatker II pengadaan tanah jalan tol membayar tanah masyarakatnya.

“Saya  siap membantu BPN dan Kasatker dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk jalan tol. Jika di Kecamatan Padang Tiji, ada masalah yang menghambat pelaksanaan pembebasan tanah, tolong dirinya diberi tahu, dan siap membantu menyelesaikan masalah tersebut secepatnya bersama BPN dan Kasatker,” tutur Abusyik, panggilan akrab Roni Achmad.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Joko Suprapto menambahkan, terkait pelaksanaan pembebasan tanah untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pango, di Banda Aceh, pihaknya saat ini sedang bekerja dan sebelum akhir tahun anggran 2019, tanah yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan jembatan itu, juga akan tuntas.

Joko mengatakan, lambannya proses pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk lanjutan pembangunan Jembatan Pango yang sudah berjalan lima tahun, karena panitia pelaksananya kurang cermat dalam mencari solusi masalah yang muncul.

Padahal, ungkapnya, dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sudah diatur. Untuk pelaksanaan dari UU itu, bisa dilihat Perpres nomor 71 tahun 2012 dan perubahannya Nomor 148 tahun 2015, tentang hal yang sama. “Untuk pelaksanaan pengadaan tanah lanjutan pembangunan Jembatan Pango itu, akan saya gunakan secara maksimal ketiga aturan itu,” pungkas Joko Suprapto.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved