Salam

Paham Radikal Memang Seharusnya Diharamkan

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terbaru berupa haram hukumnya melakukan tindakan radikalisme

Paham Radikal Memang Seharusnya Diharamkan
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali 

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terbaru berupa haram hukumnya melakukan tindakan radikalisme dan intoleransi dalam beragama. Keputusan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna MPU Aceh di Banda Aceh, Rabu (9/10/2019), sebagaimana dipublikasi Harian Serambi Indonesia, Jumat kemarin.

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, menyatakan bahwa  fatwa itu dikeluarkan setelah MPU melihat keresahan masyarakat terkait maraknya paham radikalisme dan intoleransi dalam beragama. "Dewasa ini pengajaran dan pengamalan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat beraneka macam bentuknya dan telah menimbulkan keresahan yang berujung pada gesekan antarsesama masyarakat," kata Tgk Faisal Ali.

Bahkan, menurutnya, ada dai-dai radikal yang mensyirikkan dan membid'ahkan dengan alasan sunah. Karena itu, MPU Aceh mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi masyarakat.

Dalam fatwa tersebut, MPU mengeluarkan enam keputusan. Pertama, toleransi (tasamuh) adalah sifat atau sikap tenggang rasa terhadap perbedaan. Kedua, toleransi pada pokok-pokok akidah, ibadah, dan akhlak tidak dibenarkan (haram). Ketiga, radikalisme (tatharruf) adalah sifat atau sikap keras yang berada di luar batas yang sewajarnya. Keempat, toleransi dianjurkan dalam batasan yang telah diatur oleh agama serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Kelima, toleransi terhadap perbedaan dalam agama dan pemahaman yang bersifat pokok-pokok akidah, ibadah, dan akhlak hukumnya haram. Keenam, radikalisme dalam sikap beragama, meliputi akidah, ibadah, dakwah, dan akhlak adalah haram.

MPU juga menyarankan kepada Pemerintah Aceh untuk berkoordinasi dengan MPU Aceh dalam pembinaan dan penertiban kelompok-kelompok yang terindikasi intoleran dan radikal.

Fatwa yang dikeluarkan MPU itu sangat kita apresiasi dan nanti-nantikan. Soalnya, belakangan ini di beberapa tempat di Aceh terjadi pergesekan antarsesama warga karena dominannya sikap intoleransi. Tanpa perlu menyebut rinci di desa mana tempat kejadiannya, yang jelas riak-riak dari sikap intoleransi ini memang terasa ada. Ya, ada di Banda Aceh, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Utara, bahkan Samalanga. Tapi jujur saja, isu-isu seperti ini jarang diangkat ke permukaan, apalagi menjadi sorotan pers, karena terkadang sangat tipis perbedaan antara sikap intoleransi dengan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Jadi, bagi banyak orang, lebih aman jika tidak mempersoalkannya daripada yang sebaliknya.

Oleh karenanya, kita bersyukur dan bergembira lantaran MPU Aceh cukup jeli menangkap geliat persoalan di tataran yang “terasa ada terucap tidak” ini. Setelah dibahas intensif, lalu dikeluarkan fatwa haramnya. Mudah-mudahan, dengan keluarnya fatwa ini pihak-pihak yang selama ini merasa sangat leluasa dan mendapat tempat untuk menghidupsuburkan praktik-praktik intoleransi, tidak lagi melakukannya. Gantikan segera sikap intoleran itu dengan menghargai keberagaman dan perbedaan, toh secara kodrati kita memang berbeda dalam banyak hal. Tapi jangan lantas perbedaan itu membuat kita saling membenci, bahkan bermusuhan secara nyata. Kita harus tetap ingat anjuran agama bahwa berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan dan jangan bekerja sama dalam berbuat kemungkaran atau keburukan. Selain itu, agama kita juga mengajarkan: agamaku bagiku, agamamu bagimu. Artinya, kita memang boleh toleran atau bertenggang rasa terhadap perbedaan, akan tetapi bertoleransi pada pokok-pokok akidah, ibadah, dan akhlak itu tidak dibenarkan, bahkan hukumnya haram.

Di sisi lain, kita juga mengapresiasi fatwa MPU Aceh yang mengharamkan radikalisme. Sifat atau sikap keras yang berada di luar batas kewajaran ini, di banyak tempat kita dengar atau saksikan, telah merusak kebinekaan, ukhuwah, harmoni, bahkan kohesi sosial. Korban dari sikap radikalisme ini pun tidak sedikit. Bahkan, Kamis (10/10/2019) lalu kita terkejut mendengar kabar tentang Jenderal Wiranto yang ditikam oleh dua tersangka yang ternyata suami istri. Mereka diyakini Kapolri dari kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) yang terpapar paham radikal  ISIS. Sambil berharap kesembuhan bagi Menko Polhukam tersebut, kita berharap tidak ada satu pun orang Aceh yang tertarik berpaham radikal, apalagi sudah diharamkan oleh MPU.

Melalui fatwa ini kita berharap wajah Islam yang tampil dari Aceh adalah wajah Islam yang damai, teduh, humanis, dan benar-benar rahmatan lil ‘alamin. Semoga.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved