Breaking News:

Kekhususan Aceh Wajib Dipertahankan  

PAKAR hukum minyak dan gas (migas), Nurdin MH, mengungkapkan bahwa rencana pengalihan hak pengelolaan migas di Blok B

Editor: hasyim
IST
Laporan Panitia Khusus Minyak dan Gas (Pansus Migas) DPRK Aceh Utara 

PAKAR hukum minyak dan gas (migas), Nurdin MH, mengungkapkan bahwa rencana pengalihan hak pengelolaan migas di Blok B kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebenarnya telah dibicarakan sejak tahun 2015. Namun sampai saat ini, perpanjangan definitif belum ditandatangani.

Untuk mengatasi kekosongan pengelolaan Blok B, Pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan sementara kepada PHE. Karena itu, lanjut dia, secara hukum sebenarnya tidak sesuai jika disebut perpanjangan kontrak terhadap PHE, mengingat yang berkontrak di Blok B itu adalah Mobil Oil yang kemudian berubah nama menjadi ExonMobil sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

“Jadi sebenarnya tidak masuk ke logika hukum jika perpanjangan kontrak itu diberikan kepada PHE,” kata Nurdin MH kepada Serambi, Minggu (12/10/2019).

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, kontrak kerja sama yang telah berakhir masa kontraknya wajib dikembalikan kepada menteri. Selanjutnya menteri menawarkan terlebih dahulu wilayah kerja yang dikembalikan itu kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang dalam hal ini adalah PT PEMA.

“Kelihatannya ada kekeliruan jika pengelolaan definitif wilayah kerja itu (Blok B) diberikan kepada PHE, kecuali melalui proses pelelangan secara terbuka,” imbuh Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini.

Nurdin tak tahu persis apa yang menjadi pertimbangan Menteri ESDM ingin menyerahkan pengelolaan wilayah kerja Blok B kepada PHE. Namun ia mengaku tak terlalu mempersoalkan itu sejauh perpanjangan kontrak PHE mengikuti PP 23 tahun 2015. “Saya pikir silakan saja. Hal yang paling prinsip dalam perpanjangan kontrak nanti adalah keterlibatan Pemerintah Aceh melalui BUMA untuk ikut dalam pengelolaan migas bersama-sama dengan PHE,” ujar Nurdin.

Selanjutnya, sambung dia, model pengelolaan blok migas itu harus mengacu pada skema cost recovery sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2015, bukan gross split sebagaimana yang ditawarkan selama ini oleh ESDM. Memang dia mengakui, ada terjadi konflik regulasi antara Peraturan Menteri ESDM No. 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gros Split dengan PP No. 23 Tahun 2015. Namun secara hirarki peraturan perundang-undangan, PP No. 23 Tahun 2015 menduduki posisi lebih tinggi dan juga merupakan lex specialis bagi Aceh.

“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh wajib mempertahankan model kontrak kerja sama cost recovery, sebab hal itu sesuai dengan semangat perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan migas, dan sesuai dengan filosopi pengelolaan migas itu sendiri,” tegas Nurdin yang juga pernah menjadi penasehat Gubernur Aceh bidang Migas ini.

Dengan kontrak skema cost recovery, BPMA dia katakan, dapat menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, melakukan negosiasi dan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PSC) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, serta melaksanakan kontrak kerja sama, serta menerima rencana kerja dan rencana anggaran (work program and budget/wp&b) yang diajukan oleh kontraktor.

“Akan tetapi, apabila Pemerintah Aceh menerima tawaran model gross split, maka BPMA tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan sekaligus juga menghilangkan lex specialis Aceh (Pasal 160 UU No. 11 Tahun 2006 dan PP 23 Tahun 2015). Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya langkah Plt Gubernur Aceh untuk tetap mempertahankan kontrak kerja sama berbasis cost recovery. Aceh tidak boleh ada tawaran lain kecuali cost recovery,”  tegas Nurdin MH.

“Coba bandingkan dengan BUMD Suak Pusako di Riau. Pemerintah Riau hari ini telah diberikan Participating Interest (PI) 100% oleh Pemerintah Pusat untuk pengelolaan migas di daerahnya, padahal mereka tidak punya UU No 11 Tahun 2006 (UUPA) dan tidak punya PP No. 23 tahun 2015,” tambah Nurdin lagi.(yos)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved