Salam

Fasilitas Pejabat Mestinya Merakyat  

Rencana pembelian kendaraan dinas baru bagi pejabat-pejabat penting di Kabupaten Piodie Jaya mendapat kritik dari sejumlah kalangan

Fasilitas Pejabat Mestinya Merakyat   
For Serambinews.com
Koordinator LSM MaTA, Alfian 

Rencana pembelian kendaraan dinas baru bagi pejabat-pejabat penting di Kabupaten Piodie Jaya mendapat kritik dari sejumlah kalangan, terutama dari aktivis LSM antikorupsi yang menilai usulan itu sebagai pemborosan. Sedangkan kalangan lain berpendapat kendaran dinas bagi [pejabat daerah tidak harus mewah, tapi cukup sekelas Toyota Kijang Innova. Alasannya, karena hampir semua kabupaten/kota di Aceh saat ini kondisi keuangannya tidak baik, bahkan minus.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Pemkab Pijay) batru-baru ini mengusulkan pengadaan mobil dinas baru untuk bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK. Mobil yang direncana tergolong mewah, yakni Toyota Alphard untuk bupati, Toyota Vellfire untuk wakil bupati, dan Mitsubishi Pajero Sport untuk tiga pimpinan DPRK periode 2019-2024.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) ikut mengkritisi kebijakan Pemkab Pijay ini. Menurut Koordinator MaTA, Alfian, ini adalah kebijakan yang memboroskan anggaran pemerintah kabupaten setempat karena harga mobil tersebut satu unitnya mencapai lebih satu miliar rupiah.

Saat ini, lanjut Alfian, Pidie Jaya termasuk kabupaten yang miskin baik secara kehidupan masyarakatnya maupun pembangunan publik berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2019. "Seharusnya eksekutif dan legislatif di sana peka terhadap fakta tersebut. Bukan malah menikmati anggaran rakyat seenaknya," ujar Alfian.

Berdasarkan fakta tersebut, MaTA mendesak secara tegas kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah Pijay untuk membatalkan pengadaan tersebut karena praktik yang tidak baik yang seharusnya dihindari kepala daerah.

Anggota DPRA,  Teuku Irwan Djohan, mengatakan,  jika dalam kondisi Aceh yang seperti ini para pejabatnya berlomba-lomba menggunakan mobil dinas mewah, berarti hati nurani memang benar-benar sudah tidak ada lagi. "Menurut saya, para pejabat di Aceh setingkat  Toyota Kijang Innova sudah cukup untuk mobil dinasnya. Seperti yang saya pakai selama lima tahun sebagai Wakil Ketua DPRA. Untuk Sekda dan Kepala Dinas di provinsi pun sudah maksimal Innova atau Avanza," kata Irwan.

Saat ini kita tidak dalam posisi ingin mendukung atau tidak emndukung pengadaan mobil baru untuk kendaraan dinas pejabat-pejabat teras di Pjay. Cuma kita ingin mengingatkan bahwa setiap kali ingin membeli yang baru, apapaun bendanya, tentu karena yang selama ini dinaiki sudah tak layak pakai lagi. Nah, pertanyaan kita, apakah mobil yang selama ini dipakai sudah tak layak lagi?

Sebab, prinsip penggantian kendaraan atau mobil dinas pejabat-pejabat sebaiknya tidak didasari kebutuhan semu. Harus diingat bahwa hampir semua kabupaten/kota di Aceh masih mengalami defisit anggaran yang besar. Jadi, jika penggantiannya karena kendaraan dinas didasari kebutuhan mendesak, hal tersebut boleh saja dilakukan. Misalnya, penggantian disebabkan kendaraan lama tidak layak lagi –dibuktikan secara teknis-- dalam menunjang aktivitas bupati, wakil bupati, atau pimpinan DPRK. Sebab, pejabat-pejabat penting itu tidak boleh terganggu aktivitasnya.

Untuk efisiensi sekaligus menjaga perasaan rakyat yang sedang pilu secara ekonomi, sejatinya mobil-mobil dinas pejabat itu diganti setiap sepuluh tahun, bukan setiap lima tahun seperti yang cenderung terjadi di Aceh selama ini. Beberapa waktu lalu terungkap bahwa mobil dinas presiden dan wakil presiden RI dipakai selama lebih 10 tahun. Artinya, itu bisa diteladani.

Perlu digarisbawahi pula, kendaraan mewah itu bukan saja harganya yang mahal pada saat kita beli. Akan tetapi biaya operasional dan perawatannya juga sangat membebani anggaran daerah. Oleh sebab itu, kita setuju jika para kepala daerah di Aceh tidak berlomba-lomba membeli kendaraan dinas mewah, tapi akan lebih bijak jika memberi contoh untuk hidup sederhana kepada rakyat. Daerah sedang miskin, maka tunjukkanlah kepada rakyat kebijakan-kebijakan efisiensi oleh pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif.

Intinya, naik Innova saja cukup merakyat. Toh marwah dan wibawa seorang kepala daerah dan pimpinan dewan tidak ditentukan oleh kendaraan dinasnya, kan?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved