Saatnya Aceh Kelola Sendiri Blok Migas, Proses Negosiasi Sudah Berakhir

Mantan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Marzuki Daham, mengapresiasi sikap Plt Gubernur Aceh terkait perpanjangan

Saatnya Aceh Kelola Sendiri Blok Migas, Proses Negosiasi Sudah Berakhir
Marzuki Daham 

Terkait sanggup tidaknya PT PEMA mengelola, itu hal lain lagi. Tetapi Marzuki sangat yakin PEMA sanggup mengelola Blok B, karena yang terpenting adalah kuasa operasinya ada di PEMA. "Banyak orang Aceh yang jago di migas, saya pribadi yakin PEMA mampu," tukasnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada PT PEMA untuk segera menyurati Plt Gubernur Aceh, menyatakan minatnya untuk mengelola Blok B. Gubernur kemudian akan mengeluarkan surat persetujuan dan rekomendasi, dan PEMA selanjutnya mengirim surat rekomendasi itu ke Kementerian ESDM. "Ini harus secepatnya," pinta Marzuki.

PT Pertamina belum memutuskan kebijakan yang akan diambil terkait perpanjangan kontrak kerja sama (KKS) pengelolaan minyak dan gas di Blok B, Aceh Utara. Kontrak kerja sama sebetulnya sudah habis per tanggal 3 Oktober 2019 silam, namun karena belum ada kesepakatan perihal skema kerja sama kerja sama, kontrak PT Pertamina diperpanjang selama 45 hari dan akan berakhir pada 17 November 2019.

Belum adanya keputusan PT Pertamina tersebut disampaikan Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajriyah Usman, menjawab Serambi, di Jakarta, Senin (14/10). "Pertamina masih terus mendiskusikan skema serta ketentuan perpanjangan WK (Wilayah Kerja) Blok B dengan Pemerintah," jawab Fajriyah Usman singkat melalui WhastApp.

Serambi mengirimkan tiga poin pertanyaan kepada Fajriyah Usman, yakni:

1. Terkait dengan akan habisnya perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan blok minyak dan gas (migas) Blok B di Aceh Utara, (kontrak habis  3 Oktober 2019 dan diperpanjang 45 hari, berakhir 17 November 2019) langkah apa yang akan diambil Pertamina Hulu Energi (Pusat)?

2. Pemerintah Aceh mengusulkan perpanjangan kontrak Blok B menggunakan skema cost and recovery dengan pembagian 70 persen negara (termasuk  untuk Aceh) dan 30 persen kontraktor. Pemerintah Aceh juga menginginkan Participating Interest (PI) sebesar 20 persen selama 20 tahun, apa tanggapan Pertamina Hulu Energi?

3. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan, apabila hingga tenggat waktu 45 hari berakhir yaitu 17 November 2019 tidak tercapai kesepakatan, maka Pemerintah Aceh akan mengambil sikap dengan memutuskan kontrak kerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi. Bagaimana tanggapannya?

Namun Fajriyah Usman yang sedang berada di lapangan belum memberi tanggapan terhadap seluruh pertanyaan yang diajukan. "Selebihnya kami mohon maaf belum dapat berkomentar banyak," jawab Fajriyah Usman.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, mengatakan, harus ada titik temu antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan skema kontrak kerja sama pengelolaan Blok B di Aceh Utara.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved