Saatnya Aceh Kelola Sendiri Blok Migas, Proses Negosiasi Sudah Berakhir

Mantan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Marzuki Daham, mengapresiasi sikap Plt Gubernur Aceh terkait perpanjangan

Saatnya Aceh Kelola Sendiri Blok Migas, Proses Negosiasi Sudah Berakhir
Marzuki Daham 

“Sebetulnya ini harus ada titik temu. Tidak mungkin tidak ada titik temu, terserah skemanya mau bagaimana,” kata Azhari Idris kepada Serambi, Minggu (13/10/2019).

Ia yakin persoalan ini akan ada titik temu karena produksi migas di Blok B tidak mungkin dihentikan. Sebab jika itu yang terjadi, maka yang akan sangat dirugikan nantinya adalah Aceh sendiri. Pasokan gas ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terhenti, proses produksi pupuk terhenti, dan imbasnya ke para petani. Karena itu, menurut Azhari, Plt Gubernur Aceh perlu melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM, membahas bagaimana mengelola Blok B ke depan.

“Untuk aspek teknis sudah kami sampaikan kepada kedua belah pihak, sekarang aspek nonteknis. Jadi kedua pimpinan perlu bertemu. Apapun skema kontrak yang diputuskan pemerintah, kami siap melaksanakan,” imbuhnya.

Sebenarnya, lanjut dia, antara skema cost recovery dan gross split tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Masing-masing memiliki plus dan minus. Perbedaannya hanya pada kewenangan yang dimiliki Aceh.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015, Azhari menjelaskan, Pemerintah Aceh melalui BPMA diberikan kewenangan pengelolaan berupa pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

Karena itu, mengacu kepada PP tersebut, skema cost recovery-lah yang paling cocok. Pemerintah Aceh bisa mengawal tidak hanya aspek program, tetapi juga anggaran, sehingga pemerintah akan tahu secara detail berapa biaya investasi, operasi, dan biaya produksi. Dengan demikian, akan diketahui pula berapa dari sisa hasil produksi yang akan menjadi hak Aceh dari sisi bagi hasil. Berbeda dengan skema gross split, dimana pengawasan oleh Pemerintah Aceh hanya sebatas pada program saja.

“Persoalannya di Aceh ada sejarah masa lalu. Aceh pernah kehilangan kepercayaan karena bagi hasil yang tidak transparan. Karena itu Pemerintah Aceh ingin mengawal secara penuh, dan mekanisme cost recovery yang paling cocok,” jelasnya.

Hanya saja, sambung dia, dari sisi bagi hasil, itu sangat tergantung berapa besar biaya produksi migas yang dikeluarkan oleh kontraktor, karena itu biaya produksi harus dikontrol. Berbeda halnya dengan gross split, dimana bagi hasil telah diperhitungkan sejak awal dan biaya produksi sepenuhnya ditanggung oleh pihak kontraktor.

Untuk Blok B dimana infrastruktur telah tersedia, risiko pembengkakan biaya produksi tetap besar mengingat hampir sebagian besar fasilitasnya sudah berusia tua sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Kalau ini terjadi, biaya produksi yang ditimbulkan juga tinggi dan jika menggunakan skema cost recovery, biaya itu harus ditanggung oleh negara.

Plt Kepala BPMA ini juga berkeyakinan, sebelum 45 hari masa perpanjangan kontrak sementara di Blok B berakhir, akan ada keputusan dari Kementerian ESDM terkait proposal yang diajukan. Proposal dimaksud adalah pengajuan perpanjangan kontrak Pertamina Hulu Energi di Blok B untuk 20 tahun ke depan dengan menggunakan skema cost recovery sebagaimana keinginan Pemerintah Aceh.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved