DPRA Tunda Penetapan Fraksi PNA  

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan fraksi-fraksi yang diusulkan oleh partai peraih kursi pada Pemilu lalu

DPRA Tunda Penetapan Fraksi PNA   
SERAMBITV.COM
Samsul Bahri alias Tiyong 

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan fraksi-fraksi yang diusulkan oleh partai peraih kursi pada Pemilu lalu. Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRA, Senin (14/10/2019).

Sebelum penetapan fraksi-fraksi, terlebih dahulu Sekretaris Dewan (Sekwan), Suhaimi, menyampaikan surat-surat masuk dari setiap partai yang mengusulkan nama-nama anggota partai yang bergabung dengan fraksi. Setelah itu, Ketua sementara DPRA, Dahlan Jamaluddin mengumumkan susunan anggota fraksi. Ada delapan fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna itu, kecuali fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) karena masih ada dualisme kepengurusan.

Sementara delapan fraksi yang ditetapkan terdiri atas tujuh fraksi utuh dan satu fraksi gabungan. Ke delapan fraksi tersebut yaitu: Fraksi Partai Aceh, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB-PDA.

"Tanpa bermaksud masuk ke ranah internal partai, maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa khusus untuk susunan fraksi dari Partai Nanggoe Aceh tidak kami umumkan dalam kesempatan ini," kata Dahlan.

Tidak diumumkannya susunan anggota fraksi PNA sempat diprotes oleh anggota DPRA dari PNA, Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani. Keduanya mempertanyakan alasan Ketua sementara DPRA, Dahlan Jamaluddin tidak menetapkan fraksi PNA.

Tapi Dahlan menjelaskan bahwa sebelum rapat paripurna itu digelar, DPRA menerima dua surat usulan anggota fraksi dari PNA. Satu surat diteken oleh Ketua Umum Irwandi Yusuf dan satu surat lagi diteken Ketua Umum dan Sekjen PNA, Samsul Bahri dan Miswar Fuady.

Seperti diketahui, saat ini PNA pecah menjadi dua kepengurusan yaitu kubu Irwandi Yusuf dan kubu Samsul Bahri alias Tiyong. Irwandi menganggap pihaknya yang sah, sebaliknya kubu Tiyong juga menilai kubu mereka yang lebih sah. Disisi lain, SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dari kepengurusan PNA kubu Tiyong juga belum keluar dan masih dalam proses.

Karena alasan itulah, kemudian DPRA menunda penetapan fraksi PNA. Menurut Ketua sementara DPRA, Dahlan Jamaluddin, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik harus didaftarkan ke Kemenkumham untuk menjadi badan hukum.

"Dalam kesempatan ini kami hanya berpesan agar segala persoalan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana serta melalui musyawarah dan mufakat sebagai budaya yang sudah mengakar di masyarakat kita," tukas Partai Politik Aceh itu.

Nama ketua fraksi

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved