BKKBN Aceh Audiensi ke Fraksi Golkar DPRA  

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Selasa (15/10), melakukan audiensi

BKKBN Aceh Audiensi ke Fraksi Golkar DPRA   
DOK PERWAKILAN BKKBN ACEH
Delegasi Perwakilan BKKBN Aceh foto bersama dengan ketua dan anggota Fraksi Golka DPR, seusai audensi dan advokasi program di Ruang Sidang fraksi tersebut, Selasa (15/10/2019) 

BANDA ACEH - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Selasa (15/10), melakukan audiensi dan advokasi program dengan Fraksi Golongan Karya DPRA. Rombongan diterima Ketua Fraksi Golkar DPRA, Ali Basrah SPd MM didampingi anggota yaitu Anshari Muhammad SPt MSi, Nurlelawaty SAg, Ilham Akbar ST, drh Nuraini Maida, dan Sartina NA SE MSi. Sementara delegasi BKKBN Aceh dipimpin Kepala Perwakilan, Drs Sahidal Kastri MPd, bersama pejabat administrator dan pengawas. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang Fraksi Golkar DPRA tersebut, Sahidal menyampaikan, arah kebijakan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, banyak subprogram KKBPK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membangun pondasi ketahanan keluarga yang muara dari tujuan program tersebut percepatan kesejahteraan masyarakat. "Pada sub bidang Kependudukan ada program kita namanya grand design pembangunan kependudukan atau GDPK. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 disebutkan, GDPK adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap lima tahunan yang berisi tentang isu dan kondisi penting kependudukan saat ini," papar Sahidal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, program pembangunan kependudukan, roadmap pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran, serta pengaturan penduduk dan pembangunan administrasi kependudukan, semua ada di GDPK. "Karena itu, alangkah bagusnya setiap kabupaten/kota di Aceh memiliki GDPK. Termasuk Pemerintah Aceh yang hingga kini belum membuat GDPK," ungkapnya.

Ditambahkan, GDPK sangat penting karena bisa dipakai sebagai panduan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan pada pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program kependudukan ke dalam RPJMD baik yang bersifat influencing policy maupun responsive policy terhadap dinamika kependudukan di daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar DPRA, Ali Basrah, mengatakan, untuk menjawab segala masalah kependudukan, program KKBPK merupakan solusinya. Sebab, menurutnya, program tersebut dimulai dari balita, anak-anak, remaja, lansia, hingga peningkatan ekonomi keluarga. "Beberapa usulan BKKBN Aceh akan ditindaklanjuti dan nanti kita coba beri masukan atau pandangan kepada fraksi-fraksi lain di DPRA. Siapapun nanti yang mewakili kami di komisi yang menjadi mitra BKKBN akan menyampaikan hal ini ke eksekutif," pungkas Ali Basrah. (rel/jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved