TA Khalid Berharap Jokowi-Ma’ruf Tuntaskan Butir MoU Helsinki, Jangan Ulangi Kesalahan Masa Lalu

“Tetapi, di saat butir-butir perjanjian atau kesepakatan antara Soekarno dengan Daud Beureueh tidak dilaksanakan oleh Republik, maka terjadilah konflik, yaitu pecahnya DI/TII,” lanjutnya.

Ia mengatakan, perang DI/TII menimbulkan banyak korban jiwa, harta, dan sebagainya.

“Sehingga kemudian terjadilah perdamaian kedua yang disebut dengan Ikrar Lamteh pada tahun 1957,” ungkap TA Khalid.

Ia melanjutkan, si saat perjanjian atau butir-butir Ikrar Lamteh ini tidak ditepati oleh Republik, maka konflik kembali bergolak, yaitu dengan munculnya Gerakan Aceh Merdeka.

Perang yang dimulai pada tahun 1976 ini menimbulkan kerugian sangat besar di kedua belah pihak.

Ribuan ibu di Aceh menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, banyak sekolah yang dibakar, dan berbagai tragedi kemanusiaan lainnya.

Konflik yang menjadi catatan kelam bagi perjalanan Republik ini berakhir pada 15 Agustus 2005, seiring ditandatanganinya butir-butir kesepahaman bersama (MoU) antara pemimpin Gerakan Aceh Medeka (GAM) dengan perwakilan Pemerintah Indonesia, di Helsinki, Finlandia.

TA Khalid mengatakan, berdasarkan sejarah, tidak ada jaminan bahwa perdamaian yang ketiga kalinya juga akan menimbulkan konflik baru.

Menurut Khalid, konflik bisa saja terulang di Aceh jika pemerintah kembali mengulangi kesalahan masa lalu, yaitu mengabaikan butir-butir perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani.

Karenanya, Ketua Partai Gerindra Aceh ini berharap, pada periode kedua ini, Presiden Joko Widodo dapat menuntaskan seluruh butir-butir yang sudah ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah RI dalam MoU Helsinki.

“Sebagai wakil rakyat Aceh di Senayan, saya memohon kepada Republik agar perjanjian yang ketiga ini jangan lagi bohongi Aceh. Saya tidak mau Aceh itu berkonflik lagi. Saya tidak mau Aceh berdarah-darah lagi. Harapan saya, tolong selesaikan semua butir-butir perjanjian yang telah disepakati di Helsinki,” ungkap TA Khalid dalam video yang direkam pada hari pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

“Jangan ada satu poin pun butir-butir perjanjian itu yang terbiarkan. Kita tidak mau kwitansi perjanjian itu terabaikan. Karena secuil apapun perjanjian, di saat tidak disepakati akan menjadi bara api yang dapat memunculkan konflik kembali,” ujar Anggota DPR RI asal Aceh yang dikenal dekat dengan mantan panglima GAM Muzakir Manaf ini.(*)