Salam

Aceh Menunggu Langkah Strategis Presiden

Hari ini, Senin, 21 Oktober 2019, merupakan lembaran baru bagi bangsa Indonesia, karena hari Minggu kemarin negara besar ini resmi

Aceh Menunggu Langkah Strategis Presiden
Dok. Setneg
Foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin (Dok. Setneg) 

Hari ini, Senin, 21 Oktober 2019, merupakan lembaran baru bagi bangsa Indonesia, karena hari Minggu kemarin negara besar ini resmi memiliki pemimpin baru setelah Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil Pilpres 2019. Pasangan yang dilantik dan diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR ini akan memimpin bangsa Indonesia hingga tahun 2024.

Kita ucapkan selamat kepada Pak Jokowi yang sejak 20 Oktober kemarin resmi menjadi Kepala Negara Indonesia untuk periode kedua. Juga selamat kepada KH Ma’ruf Amin, mantan ketua MUI yang kini menjabat Wakil Presiden Indonesia. Jokowi tercatat sebagai Presiden Ketujuh, sedangkan KH Ma’ruf Amin merupakan Wakil Presiden Ke-13 Republik Indonesia. Semoga kedua tokoh bangsa ini tetap kompak dalam memimpin negara dan dapat menjalankan amanah rakyat hingga akhir masa jabatan dengan sebaik-baik dan selurus-lurusnya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelantikan presiden dan wakil presiden adalah hal yang biasa. Sebuah rutinitas kenegaraan dengan siklus lima tahunan. Namun, pelantikan kali ini memberi makna penting dan strategis bagi masyarakat Aceh, terutama karena beberapa agenda yang dicetuskan Jokowi bersama wakilnya sebelum ini, yakni Jusuf Kalla, tidak tercapai optimal, khususnya dalam konteks keacehan.

Kita masih ingat bahwa di awal masa jabatannya lima tahun lalu, Jokowi menggagas sejumlah proyek nasional strategis (PSN) untuk diimplementasikan di Aceh. PSN tersebut adalah Waduk Keureuto di Aceh Utara, Waduk Lhok Guci di Aceh Barat, Bendungan Rukoh di Pidie, Jalan Tol dari Banda Aceh-Sigli, Sigli-Bireuen, Bireuen-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Aceh Tamiang-Medan, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Setelah lima tahun berlalu, mari kita evaluasi mana saja di antara proyek strategis itu yang berhasil atau patut dibanggakan? Mungkin hanya satu yang progresnya menggembirakan, yakni ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli. Baru ruas jalan ini yang terlihat dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan nyaris tanpa kendala. Tapi proyek strategis lainnya, sebutlah Waduk Keureuto dan Waduk Lhok Guci, maupun KEK Arun Lhokseumawe, semuanya seperti jalan di tempat.

Nah, pada periode kedua masa jabatan Jokowi, kita berharap proyek-proyek strategis nasional ini benar-benar bisa diwujudkan dan diresmikan, sehingga fungsional bagi masyarakat dan dapat memacu peningkatan ekonomi Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra.

Di luar bidang infrastruktur, patut pula kita ingatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk tidak mengabaikan tanggung jawab politik dan hukum terhadap Aceh berkenaan dengan implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagaimana diketahui, meski perdamaian Aceh sudah berlangsung 14 tahun dan sudah dua presiden berganti, tapi sekitar sepuluh butir MoU Helsinki belum juga terwujud. Dari sepuluh itu, setidaknya ada lima item yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yakni: Pengadilan HAM untuk Aceh belum dibentuk, Komisi Bersama Penyelesaian Klaim juga belum dibentuk, batas Aceh dan Sumut berdasarkan posisi 1 Juli 1957 juga belum jelas, kejahatan terhadap sipil yang dilakukan oleh TNI belum juga diadili di pengadilan umum. Bahkan bendera dan lambang Aceh yang ditetapkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2013, malah dibatalkan oleh Mendagri pada tahun 2016 justru pada masa cooling-down pembicaraan politik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh.

Jangan sampai utang pusat terkait MoU Helsinki ini dibiarkan begitu saja tanpa realisasi sampai periode kedua kepresidenan berakhir, sebagaimana terjadi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang justru menjadi arsitek perdamaianan Aceh bersama Wapres Jusuf Kalla saat itu.

Terakhir, kita di Aceh harus tetap ingat bahwa total suara Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 di Aceh hanya 404.188, sedangkan suara Prabowo-Sandi mencapai 2.400.746 juta. Nah, meski persentase suara tersebut tak sampai 20%, tapi kita berharap semoga duet Jokowi-Ma’ruf Amin tetap serius memperhatikan dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Aceh, sesuatu yang paling makruf. Aceh menunggu langkah strategis Presiden dan Wakil Presiden!

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved