Ketua DPRK Pidie Dilantik, Singgung MoU dan Segera Berakhirnya Dana Otsus

Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdi MAP menyampaikan pidato pertama seusai diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua PN Sigli

Ketua DPRK Pidie Dilantik, Singgung MoU dan Segera Berakhirnya Dana Otsus
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Pimpinan DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdi MAP (ketua), Fadhli A Hamid SE (wakil ketua satu) dan Muhammad Saleh (wakil ketua dua) mengikuti proses pengucapan sumpah dipimpin oleh Ketua PN Sigli Sigli, M Nazir SH MH pada pengucapan sumpah/janji di sidang paripurna DPRK Pidie, Senin (21/10/2019). 

SIGLI - Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdi MAP menyampaikan pidato pertama seusai diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua PN Sigli, M Nazir SH MH bersama dua wakil ketua di gedung dewan, Senin (21/10). Dia langsung menyinggung tentang MoU Helsinki dan kekhawatirkan atas otonomi (Otsus) yang akan segera berakhir.

Mahfuddin menyatakan ada beberapa catatan yang harus menjadi tanggungjawab bersama untuk diwujudkan.  Dia mengatakan MoU Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005 merupakan sebuah rekonsiliasi untuk menciptakan Aceh bermartabat secara keseluruhan. Tetapi, dia berharap masih ada beberapa hal yang perlu diimplementasikan atau dilaksanakan.

“Kami mendesak pemerintah pusat segera menuntaskan semua butir MoU Helsinki demi kelangsungan perdamaian Aceh. Segera mengalokasikan tanah pertanian yang pantas dan pekerjaan bagi mantan anggota GAM, mantan tahanan politik yang memperoleh amnesti. Juga rakyat sipil yang mengalami kerugian akibat konflik,” harap Mahfuddin.

Dia juga menekankan soal komitmen tegas Pemkab Pidie terkait Qanun No 7 tentang Penertiban Ternak. “Perlu disosialisasikan ke semua pihak agar berperan aktif dalam penertiban ternak,” katanya. Dia menambahkan, dana Otsus akan berakhir beberapa tahun lagi, sehingga perlu dipikirkan sebuah pola yang terintegrasi dalam kemandirian otonomi.

Dia mencontohkan, perlu dihidupkan home industry (industri rumah tangga) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. “Jika tidak diperhatikan dengan baik, maka akan membuat pemerintah daerah apoh-apah (kesulitan) ketika dana otsus berakhir,” pungkas Mahfud

Sebelum proses pelantikan, salam kompak dan senyum sumringah terpancar dari raut wajah tiga pimpinan DPRK Pidie dan meyempatkan salam kompak dengan Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) dan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud.

Dengan stelan baju jas hitam adat Aceh dilengkapi kupiah pengantin terlihat kelimanya saling tersenyum memperlihatkan salam kompak. Abusyik di tengah, diapit Ketua DPRK Mahfuddin, dan Wakil Bupati Fadhlullah dan di sisi kiri Abusyik, dua wakil, Fadhli A Hamid dan Muhammad Saleh. Para awak media diberi kesempatan mengabadikan momen tersebut.

Pengambilan sumpah tersebut dalam rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRK sementera, Jailani M Yacob. Ketiga pimpinan DPRK Pidie mengucapkan sumpah jabatan yakni Mahfuddin Ismail SPdi MAP dari Partai Aceh (PA) sebagai Ketua. Fadhli A Hamid SE dari Partai Golkar sebagai wakil ketua satu dan Muhammad Saleh dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Wakil ketua dua.

Prosesi sidang paripurna itu juga dihadiri anggota dewan, unsur muspida dan para kepala SKPK. Juga dihadri mantan Wabup Pidie M Iriawan. Anggota DPRA Hj Nurlewati, Tgk Anwar Husen dan sejumlah petinggi partai di Pidie maupun luar daerah.

Dari Kualasimpang dilaporka, Suprianto dan Fadlon dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang periode 2019-2024 melalui pengucapan sumpah jabatan yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama, Senin (21/10).  Sekitar 400 undangan hadir yang dipimpin Ketua PN Kualasimpang, Irwansyah Putra Sitorus.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Aceh Taming, Suprianto menekankan komitmennya untuk menyelenggarakan RAPBK 2020 tepat waktu dan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat.   Dia menyatakan pembahasan anggaran melibatkan seluruh anggota dewan, khususnya memberikan dukungan penuh agar lembaga yang dipimpinnya bisa bekerja optimal.

"Kami tidak dapat berkerja secara optimal dalam menjalankan tugas dewan, jika tanpa ada dukungan semua pihak dan anggota dewan," kata Suprianto

Sedangkan Wakil Bupati Aceh Tamiang HT Insyafuddin di podium juga menyoroti RAPBK 2020. Dia berharap dewan dapat mengoptimalkan waktu tersisa untuk menetapkan anggaran.  "Kuncinya pada komunikasi, karena tanpa ada komunikasi, tidak akan tercapai pemerintahan yang baik," kata Insyafuddin. (aya/mad)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved