Salam

Menanti Kejutan dari Pengumuman Kabinet  

Presiden Joko Widodo menyatakan mengumumkan susunan menteri Kabinet Kerja periode 2019-2024 tak lama usai pelantikan

(ANTARA/ AKBAR NUGROHO GUMAY)
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). 

Presiden Joko Widodo menyatakan mengumumkan susunan menteri Kabinet Kerja periode 2019-2024 tak lama usai pelantikan dirinya sebagai presiden. Jokowi menyebut komposisi kabinet periode kedua akan diisi beberapa wajah lama dan sejumlah wajah baru muda dari kalangan nonparpol.

Di antara calon anggota kabinet yang sudah “diperkenalkan” ke publik sejak pagi hingga menjelang petang kemarin adalah Nadiem Makariem (Founder Go-Jek), Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi-MK), Christiany Eugenia Tetty Paruntu (Bupati Minahasa Selatan),  Erick Thohir (mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf), Wishnutama (Komisaris Utama NET Mediatama Televisi), Airlangga Hartarto (mantan Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar). Keenam orang itu merapat ke istana mengenakan pakaian putih hitam. Sedang orang ketujuh yang dipanggil ke istana kemarin adalah Tito Karnavian (Kapolri). Ia tidak datang dengan baju putih celana hitam, melainkan mengenakan seragam harian Polri. Ia juga datang bersama sejumlah stafnya.  Sebelum bertemu presiden, Tito mengatakan, "Dipanggil presiden, tapi saya kira ini mengenai situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kemarin kan pelantikan, mungkin soal pengamanan pelantikan." Namun, banyak kalangan berpendapat Tito dipanggil sebagai salah satu calon menteri. Setidaknya itulah tujuh orang yang sudah dipanggil menghadap Jokowi hingga pukul 15.00 Wib kemarin.

Di antara tujuh itu, Erlangga dan Tetty Paruntu dikelompokkan sebagai orang dari Partai Golkar. Sedangkan lima lainnya nonparpol atau profesional. Khusus bagi Aceh, jika dalam kabinet-kabinet sebelumnya ada saja putra Aceh yang masuk dalam kabinet, namun untuk periode ini hingga lepas siang kemarin belum ada bayangan kuat tentang adanya kans putra Aceh masuk kabinet. Namun demikian, banyak kalangan masih menanti “kejutan” dari pengumuman resmi nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet Jokowi untuk lima tahun mendatang.

Jauh hari sebelum Jokowi dan Makruf Amin dilantik, banyak kalangan berpendapat, salah satu ujian berat bagi Jokowi adalah pembentukan Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid ke-2. Pasalnya, di akhir periode ini Jokowi terlalu banyak negosiasi dan kompromi. Jika Jokowi hendak mengakomodasi parpol dalam Kubu 02 ke dalam koalisi pemerintah maka Jokowi harus bisa mengharmonisasikan parpol yang memang sudah ada dalam barisan 01 dan juga 02 karena ada banyak parpol di dalamnya.

Mengangkat menteri jelas merupakan hak penuh presiden. Akan tetapi, Jokowi terbeban untuk melihat komposisi partai yang mendukung dan yang akan bergabung dengan koalisinya. Ditambah lagi, Presiden harus memerhatikan pendapat serta kebutuhan masyarakat.

Wacana awal yang dilontarkan Jokowi bahwa kabinet nanti sebagiannya diisi anak-anak muda dan profesional, setidaknya sudah terlihat kemarin. Yakni ada Nadiem Makarim yang masih berusia 35 tahun dan Wisnutama yang masih 40-an tahun. Itulah antara lain pilihan-pilihan ideal prerogatif presiden.

“Akan tetapi, haruslah disadari bahwa untuk kondisi politik di Indonesia, maka hak prerogatif tersebut juga mempunyai singgungan dengan masalah sosial dan politik. Singgungan inilah yang akan menentukan sukses tidaknya presiden dalam menjalankan pemerintahan mendatang. Singgungan itu tidak lain berupa mendengarkan aspirasi masyarakat, menarik masukan dari rakyat, memahami kondisi sosio-budaya di Indonesia (yaitu sebagai negara bangsa), serta real politik kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang didukung oleh banyak partai politik. Intinya bahwa hak prerogatif itu tidak dapat berlaku secara utuh untuk menjamin stabilitas politik pemerintahan pada masa mendatang.” Itulah yang ditulis seorang akademisi jauh hari sebelum presiden dilantik.

Hingga kemarin Jokowi dianggap sudah memiliki modal sosial dan politik yang kuat untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Kekuatan politik diperoleh melalui rangkulan para elite, tokoh partai, atau juga para pengusaha nasional. Sedangkan kekuatan sosial diperoleh melalui sentuhan kerakyatan. Blusukan atau menangkap pandangan dan saran dari masyarakat, merupakan salah satu contoh dari pendekatan untuk kekuatan sosial. Kini, Jokowi perlu  memelihara kekuatan sosial dan politik itu untuk memantapkan jalannya stabilitas pemerintahan ke depan nanti. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved