Salam

Mal Pelayanan Publik Inovasi Pro Rakyat  

Bukan hanya melibatkan unit-unit layanan horizontal, tapi Aminullah mengajak serta layanan-layanan vertikal seperti pembuatan pasport

Mal Pelayanan Publik Inovasi Pro Rakyat   
FOTO HUMAS PEMKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menandatangani MoU bersama pimpinan 21 instansi vertikal yang akan berpartisipasi di MPP Banda Aceh, di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Kompleks Balai Kota Banda Aceh, Senin (21/10/2019). 

WALI Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, membuat langkah maju yang benar-benar sangat membantu masyarakat. Ia membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh yang kantornya berada di Kompleks Pasar Aceh. Bukan hanya melibatkan unit-unit layanan horizontal, tapi Aminullah mengajak serta layanan-layanan vertikal seperti pembuatan pasport, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain.

Untuk merealisasikan layanan terpadu kepada masyarakat ini, dua hari lalu, Aminullah Usman mengundang 21 pimpinan instansi vertikal (non-Pemko) ke Aula Gedung Mawardy Nurdin, Kompleks Balai Kota Banda Aceh, untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Wali Kota Banda Aceh sebagai kepastian berpartisipasi di MPP Banda Aceh.

Ke-21 instansi tersebut bersepakat untuk memberikan layanan terpadu (one stop service) kepada masyarakat Banda Aceh. Mulai dari pengurusan perizinan, dokumen kependudukan, SIM, SKCK, paspor, perpajakan, hingga pembayaran listrik dan telepon. Total keseluruhan ada 95 jenis layanan yang dapat diberikan di MPP. Wali Kota mengatakan, bergabungnya sejumlah lembaga tersebut ke dalam MPP Banda Aceh merupakan langkah maju pelayanan publik di ibu kota provinsi tersebut.

"Ke depan kita harapkan akan semakin banyak lagi instansi yang bergabung." Menurutnya, Banda Aceh merupakan kota keempat di Sumatera yang memiliki MPP, setelah sebelumnya lebih dulu dibentuk di Padang, Pekanbaru, dan Batam. Keberadaan MPP itu, untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan publik terpadu pada satu tempat. Sehingga ke depan, jika ada warga ingin mengurus beberapa izin maka cukup mendatangi MPP, akan lebih efisien.

"Banda Aceh juga merupakan satu dari 14 kabupaten/ kota di Indonesia yang ditunjuk KemenPAN/RB untuk pilot project MPP di Indonesia," jelasnya. Gedung MPP Banda Aceh memanfaatkan lantai tiga Pasar Aceh Baru yang selama ini memang tidak difungsikan sebagai tempat berjualan.

Karena lama 'terbelengkalai', akhirnya Pemko Banda Aceh berinisiasi mengubahnya menjadi pusat pelayanan bagi warga kota. Harapannya, kehadiran MPP akan menambah geliat dan keramaian di Pasar Aceh baru tersebut. Karenanya, akan diupayakan supaya jam pelayanan MPP lebih panjang dari pelayanan reguler biasanya.

Rencananya soft launching MPP Banda Aceh dilakukan pekan kedua November 2019. Sedangkan grand openingnya menunggu jadwal menteri pada akhir bulan Desember 2019.

Hadirnya MPP ini sudah pasti sangat membantu masyarakat. Untuk banyak urusan mereka akan bisa melakukannya di satu tempat. Dan, lokasi kantor MPP di pusat Kota Banda Aceh juga sangat menguntungkan dalam arti mudah dijangkau. Satu hal yang harus menjadi catatan dari inovasi pelayanan publik ini adalah tentang lapak parkir. Ini masalah besar bagi Kota Banda Aceh, terutama pasar Aceh dan Peunayong. Oleh sebab itu, sebelum MPP itu dilaunching , urusan-urusan terkait dengan tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat ini harus sudah dibereskan agar tak menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin berurusan dengan MPP. Terpenting dari itu, MPP bukan sekadar mengumpulkan pelayanan di satu gedung tetapi harus ada penggunaan data tunggal.

Selama masing-masing instansi menggunakan data-sendiri-sendiri, hal itu masih akan menyulitkan proses pelayanan di MPP. Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, sinergi dalam  ntegrasi itu tidak hanya mencakup hal-hal teknis tetapi juga perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pihak-pihak dan instansi terkait.

Kita berharap MPP Banda Aceh dapat segera beroperasi secara rapi sehingga masyarakat cukup sekali MPP urusannya bisa klar, tak harus bolak-balik seperti layanan "kuno" yang sangat menjerakan masyarakat. Selain cepat dan rapi, layanan di MPP juga harus dijamin bersih. Sebab, sekarang sudah bukan zaman memberi uang kopi atau uang rokok untuk mendapat layanan cepat  i setiap unit pelayanan publik.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved