Nasir Djamil Ingatkan Pemerintah tidak Berlebihan Gaungkan Isu Radikalisme

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin agar tidak menggaungkan isu radikalisme secara berlebihan sehingga menutupi sejumlah isu yang krusial dan harus mendapat perhatian lainnya.

"Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya kepada Serambinews.com, Selasa (29/10/2019).

Nasir melalui rilis yang diterima Serambinews.com menyampaikan tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi melahirkan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.

"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dan mengapa perilaku sosial menyimpang itu bisa terjadi," ujar Nasir.

• MPU Abdya: Paham Radikalisme Bisa Hancurkan Negara, Kapolres Minta Generasi Muda Tak Sentuh Narkoba

• Calon Pengganti Pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi Sudah Tewas, Disampaikan Trump di Twitter

• Malam Ini, Hujan Deras Kembali Guyur Singkil, Rimo, Gunung Meriah, dan Depan Kantor Bupati Tergenang

Lebih lanjut politisi PKS ini menyampaikan, justru dirinya khawatir memunculkan isu radikalisme secara berlebihan sebagai upaya untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.

"Saya curiga isu radikalisme ini hanya ingin menutupi berbagai masalah bangsa yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya," tambah anggota DPR RI asal Aceh ini.

Saat ini, lanjut Nasir, ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.

Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bersih bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau panjang, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.

"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer," pungkas Nasir.(*)