Breaking News:

Opini

Politik Jokowi untuk Menteri Agama  

Pengumuman menteri Kabinet Indonesia Maju atau kabinet Jokowi Widodo-Makruf Amin pada 23 Oktober lalu memang mengejutkan

Politik Jokowi untuk Menteri Agama   
Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Dewan Pakar PW NU Aceh

Oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Dewan Pakar PW NU Aceh

Pengumuman menteri Kabinet Indonesia Maju atau kabinet Jokowi Widodo-Makruf Amin pada 23 Oktober lalu memang mengejutkan, meskipun beberapa nama terasa biasa saja. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penempatan seorang mantan jenderal, Fachrul Razi, sebagai Menteri Agama.

Keterkejutan itu bahkan menjadi viral di media sosial. Di kalangan Nahdliyin, aktivis PMII dan Gerakan Pemuda Ansor, menyuarakan di media sosial tak habis pikir atas sikap Jokowi. Padahal Jokowi jelas bukan Gus Dur yang memiliki daya ledak tinggi ketika menyusun menteri dan nomenklatur kementerian. Jokowi sebenarnya terlihat lebih akomodatif dan pragmatis dalam menetapkan menteri kali ini. Tapi kekagetan rekan-rekan bisa dimengerti karena Nahdlatul Ulama terus menjadi bamper bagi Jokowi, termasuk di era vivere pericoloso kampanye lalu.

Sebenarnya situasi ini tidak perlu diratapi seolah-olah akan kiamat. Termasuk ketika Jokowi menetapkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan hilangnya nama Susi Pudjiastuti dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi tentu bukan perempuan biasa. Gebrakannya telah menjadikannya salah satu menteri paling menonjol di era pertama Jokowi, tapi toh tidak terpilih pada periode kali ini.

Tentu politik itu tidak bisa mencerahkan dan berwarna untuk semua orang. Politik itu bukan instragramable: semua orang harus masuk pada momen selfie dan tersenyum cheers. Penempatan menteri itu, sepragmatis apapun dalam pandangan netizen-kalau menggunakan istilah Rhenald Kasali kerumunan (crowd)-tetap memiliki nilai tersendiri dari perspektif Jokowi.

Tiga jenderal

Sebenarnya Fachrul Razi bukan Menteri Agama pertama dari kalangan militer. Sebelumnya telah ada dua orang jenderal yang terpilih pada posisi itu. Pertama, pada 1978 Soeharto mengangkat Letjen Alamsjah Ratu Prawiranegara sebagai Menag. Keterpilihan Prawiranegara lebih mengejutkan pada saat itu, bahkan sang jenderal juga ikut bingung.

Meskipun demikian, Soeharto, sang presiden saat itu, memiliki pandangan yang jelas. Kemenag pada kabinet keduanya itu diharapkan bisa mendekatkan umat Islam dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Saat itu baik dari kalangan NU dan Muhammadiyah masih mendua tentang Pancasila. Alamsjah kemudian menjalankan perannya dengan baik. Ia terus mendekati kalangan ulama besar NU sehingga akhirnya luluh.

Pada Pada Muktamar di Situbondo pada 1984 NU bisa menerima Pancasila sebagai prinsip dasar kebangsaan. Pada muktamar itu Abdurrahman Wahid terpilih sebagai ketua PBNU. Sayangnya keberhasilan itu kembali sirna ketika Soeharto terlalu percaya diri mendorong Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi, termasuk ormas, melalui UU No. 3/1985. Akhirnya lagi-lagi kalangan umat Islam kembali melakukan perlawanan.

Kedua, ketika Soeharto pada kabinet kelima mengangkat Laksama Muda dr Tarmizi Taher sebagai Menag. Pilihan mengangkat Tarmizi Taher saat itu juga tidak populer. Ia berada di bawah nama besar Munawir Sjadzali sebagai menteri-pemikir yang saat itu telah melahirkan buku Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam? ketika masih sangat belia (1950).

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved