Pemko Subulussalam Belum Ajukan Izin Seleksi JPT, Kepala BKPSDM: Harus ke MenPAN-RB Dulu

Mustoliq mengatakan kemungkinan seleksi JPT pratama di daerah ini baru bisa dilaksanakan tahun depan.

Pemko Subulussalam Belum Ajukan Izin Seleksi JPT, Kepala BKPSDM: Harus ke MenPAN-RB Dulu

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Memasuki enam bulan kepemimpinan Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE,  belum mengajukan izin pelaksanaan seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam, Mustoliq menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Kamis (31/10/2019).

Mustoliq mengatakan kemungkinan seleksi JPT pratama di daerah ini baru bisa dilaksanakan tahun depan.

Hal ini lantaran untuk melaksanakan seleksi JPT harus melalui dua tahapan, yakni permohonan izin ke MenPAN-RB hingga rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Sejauh ini untuk permohonan ke MenPAN-RB juga belum kita ajukan,” kata Mustoliq. 

Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini tidak seperti sebelumnya, yakni bisa langsung ke KASN.

Sekarang, kata Mustoliq sebelum ke KASN mesti ada persetujuan dari Menpan RB menyangkut kualifikasi pendidikan serta peta jabatan.

"Nah, pengajuan tersebut setidaknya tiga bulan sebelum surat ke KASN," ujar Mustoliq. 

• Black Mailing Makin Marak, Gadis 16 Tahun Diperas Rp 2 Juta, Diancam Sebar Video & Foto Pribadi

• Terkait Larangan Penggunaan Cadar, Tjahjo: Kalau Mau Bercadar di Rumah

• VIRAL - Berniat Lamar Pekerjaan, Gadis Ini Malah Langsung Dilamar Bos Perusahaan

Kemudian, lanjut Mustoliq jika seleksi JPT digelar akan membutuh proses dua bulan lagi, sehingga jika  diajukan tahun ini baru dapat dilaksanakan 2020.

Nah, jika seleksi JPT digelar 2020 juga akan terkendala dengan proses penerimaan CPNS.

Pasalnya, seleksi CPNS 2019 digelar hingga April 2020.

Jadi, sambung Mustoliq kalau nantinya ada seleksi JPT Pratama kemungkinan baru dapat berlangsung pertengahan 2020.

Saat ditanyai apakah akan ada pergeseran jabatan sebelum seleksi JPT, Mustoliq menyatakan itu kewenangan Wali Kota sebagai kepala daerah. (*)