Dana Migas Jadi Masa Depan Aceh

PENERIMAAN dana bagi hasil minyak dan gas (migas) untuk Aceh yang sebelumnya sempat merosot cukup tajam, kembali meningkat

Dana Migas Jadi Masa Depan Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Teuku Ahmad Dadek. 

PENERIMAAN dana bagi hasil minyak dan gas (migas) untuk Aceh yang sebelumnya sempat merosot cukup tajam, kembali meningkat seiring dengan mulai berproduksinya lapangan migas di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, H T Ahmad Dadek, menyebutkan, penerimaan dana migas tahun 2018 Rp 86 miliar dan tahun 2019 menjadi Rp 517 miliar, atau terjadi kenaikan hingga 600 persen.

Rendahnya dana migas untuk Aceh pada tahun 2018, ternyata mengherankan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Ia kemudian memanggil Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). "Pak Plt Gubernur menanyakan mengapa penerimaan dana bagi hasil migas cenderung menurun, padahal sejumlah perusahaan migas sudah mulai memproduksi migas," ujar Asisten II Setda Aceh ini.

Nova kemudian mengintruksikan BPMA bersama Dinas ESDM Aceh agar meminta laporan produksi minyak bumi dan  gas ke sejumlah perusahaan migas yang sudah berproduksi. Perusahaan migas dimaksud adalah Triangle Pase yang mengelola lapangan migas Blok Pase di Aceh Timur yang dulunya dioperasikan Mobil Oil Inc atau ExxonMobil, berikutnya PT Medco E&P Malaka yang mengelola Blok A di Aceh Timur, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang mengelola Blok B, Aceh Utara.

Lapangan migas ini dulunya juga dikelola ExxonMobil. Data produksi migas yang diperoleh itu disampaikan kepada Kementerian  ESDM dan Kementerian Keuangan di Jakarta sebagai laporan dalam pembagian dana bagi hasil migas Aceh. Ahmad Dadek juga menjelaskan bahwa ada tiga sumber penerimaan dana bagi hasil migas Aceh. Pertama, pembagian berdasarkan Undang Undang Perimbangan Keuangan Daerah, dimana untuk minyak bumi Aceh mendapatkan bagian 15 persen, dan gas 30 persen. Kedua, berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yakni untuk minyak bumi Aceh mendapatkan tambahan lagi sebesar 55 persen dan gas sebesar 40 persen.

Ketiga, dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pengelolaan Migas Aceh dan Pusat. Dari kegiatan eksploitasi migas lepas pantai di atas 12 mil, untuk minyak bumi dan gas, masing-masingnya Aceh mendapat jatah 30 persen. Bagi kita ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Pertama, kita sudah punya kemampuan untuk  engontrol angka-angka produksi minyak dan gas bumi di daerah ini.

Dengan demikian, otomatis kita juga sudah bisa menghitung berapa rupiah yang kita dapat dari produksi migas itu. Sebab, bertahun-tahun data produksi migas Aceh menjadi misteri. Tidak banyak orang yang tahu angka-angkanya secara pasti. Kabar gembira kedua adalah tentang mulai berproduksinya ladang-ladang migas di Aceh. Artinya, ke depan Aceh akan kembali banyak duit dari dana bagi hasil itu.

Dan, mestinya pula, sebagai daerah penghasil migas, kelak perekonomian masyarakat seharusnya berada pada taraf sejahtera. Jangan seperti selama ini, sejumlah daerah penghasil migas bagi  negeri ini malah angka kemiskinannya di atas rata-rata nasional, seperti Aceh, Lampung, Sumsel, serta beberapa provinsi lainnya di luar Sumatera. Salah satu alasan mengapa angka kemiskinan di daerah penghasil migas masih tinggi ada pada strategi pengelolaan dana bagi hasil (DBH) migas. Koordinator lembaga pemerhati energi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Miryanti Abdullah pernah mengatakan, pola belanja di daerah penghasil migas belum berorientasi pada belanja sosial untuk penanggulangan kemiskinan.

"Saat peak production, banyak daerah penghasil migas yang terjebak untuk menghabiskan pendapatan dengan belanja proyek berorientasi mercusuar, pembangunan fisik dan bersifat  angka pendek. Sebaliknya, kapasitas belanja sosial untuk pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan justru minim." Bagi Aceh, faktor selanjutnya ada pada tata kelola  keuangan daerah yang harus lebih transparan dan akuntabel.

Masalah ini menjadi serius karena daerah kaya migas memiliki pendapatan yang tinggi sehingga rawan terjadi penyelewengan. Tidak banyak daerah yang berhasil mengelola dana bagi hasil migas ini. Tapi ada daerah yang sangat sukses mengelola dana itu hingga masyarakatnya makmur dan daerahnya punya banyak uang simpanan. Mungkin Aceh bisa belajar ke daerah-daerah yang sudah sukses mengelola dana bagi hasil migas.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved