Sistem Pertanian di Aceh Harus Modern

Dr Ir H Abdullah Puteh MSi, adalah politisi yang kenyang asam garam. Ia juga seorang birokrat dan teknokrat. Pernah menjabat pimpinan di banyak organisasi kemasyarakatan (ormas), politik, kepemudaan, mahasiswa, dan lain-lain. Di pemerintahan, pria kelahiran tahun 1948 ini pernah menjabat Gubernur Aceh pada tahun 2000-2004.

Dalam usia 71 tahun, Abdullah Puteh masih tampak sangat bugar dan segar. Terpilih sebagai salah seorang senator dari Aceh, suami Linda Purnomo ini memiliki banyak gagasan untuk mendorong kemajuan Aceh. Ia memilih masuk Komite II, sejalan dengan latar pendidikan dan keahliannya di bidang infrastruktur.

Abdullah Puteh, putra bungsu dari (alm) Tengku Haji Imam Puteh memperoleh gelar sarjana dari Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPUT) Bandung pada tahun 1974. Sebulan kemudian, ia langsung terpilih sebagai Ketua Umum DPP KNPI. Melanjutkan pendidikan ke ITB saat menjabat anggota DPR-RI dari Partai Golongan Karya pada tahun 1979 dan Pemilu 1982. Abdullah Puteh sempat menjadi Wakil Ketua Komisi V dan Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan.

Gelar doktor diraih pada saat ia sedang menjalani masa hukuman sebagai terpidana. Disertasinya berjudul "Pengaruh Kepemimpinan, SDM Aparatur, dan Anggaran Pembangunan Terhadap Berhasilnya Otonomi Daerah Bidang Agribisnis di Kabupaten Sumedang" lulus dengan predikat cum laude (dengan pujian) dari Universitas Satyagama, Jakarta, setelah meraih IPK 3,78. Abdullah Puteh menerima wartawan Serambi Indonesia, Fikar W Eda, untuk wawancara, Kamis (24/10/2019). Banyak hal yang ia utarakan. Berikut petikannya.

Anda sekarang menjadi senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Aceh, apa yang akan dikerjakan?

Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk Aceh melalui lembaga DPD ini. DPD berbeda dengan DPR RI. Sebab, DPD mewakili tiga hal sekaligus yaitu rakyat, pemerintah daerah, dan mewakili sumber daya alam yang ada di daerah. Sementara DPR hanya wakil rakyat saat berbicara dengan menteri atau pejabat-pejabat di Pusat.

Strategis sekali?

Sangat strategis. Dalam tanda kutip, kami ini bisa mewakili gubernur. Kami adalah wakil daerah. Bukan wakil pusat untuk daerah.

Anda duduk di Komite II. Bisa dijelaskan apa saja ruang lingkup kerjanya?

Saya di Komite II sebagai Wakil Ketua. Saya juga masuk dalam Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD). Komite II mengurus infrastruktur, perhubungan, pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perkebunan, perdagangan, perindustrian, BUMN dan sebagainya. Jadi, saya akan banyak bersinggungan dengan kepentingan daerah, juga sumber daya alam.

Terkait dengan Aceh, apa langkah spesifik yang akan Anda kerjakan?

Begini, Aceh itu kan daerah khusus. Jadi perlu penanganan khusus. Kita mendapat laporan bahwa angka kemiskinan tinggi, pengangguran juga tinggi. Ini tidak bisa kita biarkan. Harus dicarikan solusinya.

Maksudnya penanganan khusus?

Aceh adalah daerah pertanian, tapi masih tradisional. Sekarang, pendapatan petani per hektare per tahun  Rp 20 juta. Kalau dibagi 12 bulan, maka rata-rata pendapatan petani per bulan Rp 1,6 juta. Kalau satu keluarga 4 orang, itulah sumber pemasukanya. Kecil sekali kan.

Lalu bagaimana agar petani tidak lagi miskin?

Kita siapkan pertanian modern dengan dukungan irigasi, bibit unggul, penanganan pascapanen yang baik dan sebagainya. Jangan lupa luas sawah di Aceh 250 ribu hektare. Hanya 50 ribu hektare yang ada irigasi, selebihnya masih tadah hujan. Maka, irigasi perlu dibangun, bibit unggul disediakan, pasti produksi akan meningkat menjadi rerata 4,8 juta per bulan. Nah, dengan sendirinya mereka tidak lagi kategori miskin, kan?

Kenapa bidang pertanian yang jadi titik perhatian?

Jangan lupa, tani adalah sumber utama kita di Aceh. Hanya saja, selama ini ada kesan jadi petani itu miskin, tidak maju. Padahal, pertanian yang menghidupi kita. Lantas kenapa tidak kita arahkan ke sana. Begitu juga bidang perkebunan. Kita belum arahkan perhatian secara fokus ke sana.

Contohnya?

Di Aceh Timur penghasil sawit. Di Gayo, kopi, Aceh Tenggara jagung, serai di Gayo Lues, dan lain-lain. Tapi, apa yang terjadi? Harga anjlok. Pasar tidak ada. Ini masalahnya. Lalu apa jawaban semua ini? tak lain kecuali agroindustri. Kita hadirkan pabrik pengolahan untuk menampung hasil bumi di sentra-sentra produksi itu. Contoh lain di Tamiang. Malam ini tangki-tangki penuh CPO atau minyak sawit dikirim ke Medan. Esoknya, tangki-tangki dari Medan masuk Tamiang penuh minyak goreng. Begitu seterusnya. Lalu, kenapa kita tidak olah sendiri CPO jadi minyak goreng dan turunan-turunan lain, ya kan? Sekali lagi agroindustri jawabannya.

Untuk mengatasi persoalan seperti ini apakah tidak cukup di level daerah saja?

Tentu saja tidak cukup. Karena itu, kita harus bicara dengan Pemerintah Pusat, dengan Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Peribdustrian, Perdagangan, BUMN, dan sebagainya. Kita sampaikan ke mereka kondisinya, sehingga Pusat bisa langsung ambil kebijakan. Tugas kitalah yang bicara dengan menteri-menteri itu. Di Aceh Tengah, Kecamatan Ketol ada 50 ribu hektare lahan tebu. Selama ini kan belum diolah jadi gula. Karena itu, kita dorong agar di sana dibangun pabrik gula. Sehingga tebu masyarakat terpakai. Di DPD kita bicarakan dengan menterinya. Kita yakinkan mereka. Cukup satu pabrik gula saja. Begitu di kota industri Lhokseumawe. Pabrik kesulitan gas, hingga AAF tutup, KKA tutup, PIM kesulitan. Kita minta Pusat siapkan gas. Beli gas. Beres. Biar semua hidup lagi.

Sebetulnya apakah Pusat tak tahu apa yang dikerjakan untuk Aceh?

Tidak paham Pusat. Dulu ketika saya jadi gubernur, tiba-tiba saya diberi tahu bahwa sudah ada alat kesehatan yang modern dan canggih di Simeulue. Tapi, saat saya tanya kenapa alat tersebut tak dioperasionalkan. Dijawab, tak ada operatornya. Nah ini, kan aneh, alat dibeli mahal dan canggih oleh Pusat, tapi tak ada yang mengoperasikannya. Jadinya alat itu nganggur saja. Kasus seperti ini banyak sekali terjadi di Aceh. Maka, tugas kita di DPD inilah menjelaskan apa yang dibutuhkan Aceh, yang menjadi aspirasi rakyat Aceh. Lalu kita carikan solusinya. Begitu.

Apakah empat senator dan anggota Parlemen di DPR asal Aceh sudah satu pemahaman soal ini?

Kita memang harus kompak. Semua elemen harus mendukung. Anggota parlemen, pemerintah, dan elemen masyarakat. Tapi untuk berkomunikasi dengan Pusat, bisa saja dilakukan sendiri-sendiri dengan pendekatan sendiri. Lobi sendiri-sendiri. Seperti saya sudah bicarakan dengan Mendagri Tito Karnavian soal Aceh, nanti dengan PUPR, Perhubungan, Perkebunan, Pertanian dan sebagainya. Begitu juga umpama, Nasir Djamil di DPR mitra kerjanya Jaksa Agung, ayo titipkan kepentingan Aceh agar di Aceh semakin baik. Begitu juga kawan-kawan lain.

Hal lain yang jadi perhatian Anda?

Di Aceh ada dua pelabuhan ikan, Lampulo dan Idi. Tapi, yang di Idi belum jalan. Lampulo sudah. Kita mau Idi juga jalan. Di Idi terdapat 1.800 kapal ikan. Tapi, pelabuhan perikanannya belum jalan. Cold storage belum ada, industri perikanan belum. Nah, ini akan kita sampaikan di Pusat. Begitu juga dengan Irigasi  Krueng Arakundo, irigasi Krueng Pase, kita dorong lagi dibangun. Menterinya kita ajak sebanyak mungkin ke Aceh. Selama ini mungkin pengetahuan menteri tentang Aceh terbatas dari pejabat di kementerian saja. Seolah komunikasi sumbat. Ke depan jangan lagi. Kita buka keran komunikasi. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ternyata banyak disediakan. Tapi, penerima KUR di Aceh sangat sedikit. Salah satu sebabnya, informasi dan sosialiasi tak sampai ke Aceh. Nanti tidak boleh lagi begitu.

Terakhir, di bidang kewilayahan, apa yang Anda bayangkan wilayah Aceh ke depan?

Saya ingin di Aceh ada 33 kabupaten dan kota. Ini ideal. Pembangunan akan merata. Memang ada kritik, bahwa sumber pendapatan akan berkurang. Ya, berkurang bagi kabupaten induk. Tapi bertambah untuk kabupaten atau kota pemekaran. Pegawai bertambah. Infrastruktur bertambah. Semua akan bertambah. (*)