PNA Tiyong Pertanyakan SK  

DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Samsul Bahri alias Tiyong menyampaikan surat klarifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

PNA Tiyong Pertanyakan SK   
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Kuasa hukum Irwandi (penggugat) Hasfan Yusuf Ritonga cs (tiga dari kiri) berbincang dengan kuasa hukum tergugat I dan tergugat II Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong dan Miswar Fuady seusai sidang perdana gugatan sengketa Partai Nanggroe Aceh (PNA) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (21/10/2019). 

BANDA ACEH - DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Samsul Bahri alias Tiyong menyampaikan surat klarifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Jumat (1/11). Dalam surat itu pihaknya mendesak Kemenkumham mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan PNA hasil kongres luar biasa (KLB) yang menetapkan Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Ketua Umum menggantikan Irwandi Yusuf.

Tim Kuasa Hukum PNA versi Tiyong, Imran Mahfudi SH MH kepada Serambi, Sabtu (2/11) menyampaikan bahwa surat klarifikasi itu disampaikan karena sebelumnya Kemenkumham Aceh menerbitkan surat yang menyatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan SK kepengurusan PNA.

Alasannya pengurus partai berwarna jingga itu masih berkonflik, bahkan Ketua DPP PNA hasil Kongres 2017, Irwandi Yusuf sudah menggugat kepengurusan PNA hasil KLB ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pihak Kemenkumham dalam suratnya menyatakan baru mengambil kebijakan setelah ada putusan pengadilan.

Menurut Imran, sikap Kemenkumham Aceh telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 20/2007 tentang partai politik lokal di Aceh, sehingga dijadikan sebagai alasan untuk belum menerbitkan SK perubahan AD/ART dan pengurus PNA hasil KLB.

"Pasal 8 PP 20/2007 hanya dapat diterapkan terhadap pergantian pengurus yang dilakukan bukan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi partai, misalnya perubahan pengurus yang diputuskan dalam rapat DPP partai dan terhadap perubahan tersebut ada yang menempuh upaya hukum ke pengadilan, baru dapat diterapkan pasal 8 PP 20/2007," jelas Imran.

Tim Kuasa Hukum PNA versi Tiyong, Imran Mahfudi SH MH menambahkan, yang terjadi pada PNA saat ini adalah perubahan kepengurusan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi partai yaitu kongres luar biasa (KLB) yang memiliki kekuatan yang sama dengan kongres sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan 25 UU 2/2008 tentang partai politik.

Salah satu poin yang diatur dalam UU tersebut yang pada intinya menjelaskan perubahan kepengurusan partai melaui forum pengambilan keputusan tertinggi belum dapat dilakukan apabila ditolak oleh 2/3 peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai.

Sedangkan pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum PNA disetujui oleh seluruh peserta KLB PNA, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan hukum untuk menunda pengesahan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan DPP PNA.

"Kami mengharapkan agar pihak Kanwil Kemenkumham untuk segera menerbitkan SK perubahan AD, ART dan Kepengurusan DPP PNA, guna menghindari adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan," ujar dia.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved