Fasilitas Desa
Sebelas Kepala Desa di Karangbaru Belum Punya Kantor, Ini Harapan Datok Penghulu Bundar
Menurut Datok Penghulu Bundar, Mukhsin, dari total 31 kampung di Karangbaru, disebutnya baru sekira 20 kampung yang memiliki kantor datok penghulu.
Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang
SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Ketiadaan kantor kepala desa atau Datok Penghulu di Karangbaru ternyata tidak hanya dialami Kampung Bundar.
Menurut Datok Penghulu Bundar, Mukhsin, dari total 31 kampung di Karangbaru, disebutnya baru sekira 20 kampung yang memiliki kantor datok penghulu.
"Masih banyak yang tidak punya kantor, bukan kami saja. Khusus Karangbaru , kalau saya tidak salah masih ada sebelas kampung belum punya kantor," kata Mukhsin, Senin (4/1162019).
Mukhsin sendiri sudah berupaya mengusulkan pembangunan kantor Datok Penghulu Bundar ke Pemkab Aceh Tamiang melalui Camat Karangbaru sejak dua bulan lalu.
Menurutnya ada harapan kantor ini akan dibangun tahun depan. "Lokasinya sudah ada, dekat lapangan bola," kata Mukhsin.
• Gadis Ini Dulu Viral Karena Menikahi Pria Afrika, Kini Nur Afilah Pamer Foto Terbaru Bareng Suami
• Helikopter Buatan Buruh Bengkel Ini Siap Uji Terbang Tahun Depan, Diberi Nama Gardes JN 77 GM
• Dukung Vonis Bebas Mursyidah, Mahasiswa Serahkan 350 Fotokopi KTP ke PN Lhokseumawe
Usulan ini kembali dilayangkan Mukhsin ketika anggota DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Irwan reses ke Kampung Bundar, Jumat (1/11/2019) lalu.
Dalam pertemuan itu, Mukhsin berharap politisi Gerindra itu bisa membantu agar pembangunan kantor Datok Penghulu Bundar terealisasi cepat.
Sebagian warga membandingkan kondisi kantor datok penghulu di Karangbaru dengan Kecamatan Seruway yang disebut-sebut pada tahun ini ada pembangunan 10 kantor datok penghulu.
Menurut warga kebijakan itu kurang tepat, mengingat Karangbaru merupakan ibukota Aceh Tamiang yang seharusnya pembangunan fasilitas pemerintahan lebih diutamakan dibanding daerah lain.
"Bukannya mengecilkan daerah lain. Maksudnya kalau di Seruway bisa dibangun 10 kantor dalam setahun, alangkah lebih baik bila di sana hanya lima, sisanya lima lagi dibangun di Karangbaru," kata warga yang meminta identitasnya disembunyikan.
Warga tersebut yang merupakan pensiunan PNS juga menyoroti pembangunan di instansi vertikal, seperti Polres dan Kejari Aceh Tamiang yang dinilainya terlalu mewah.
"Seandainya anggaran di vertikal bisa dikurangi, tentu datok-datok kita pada hari ini sudah memiliki kantor," sebutnya.(*)
