Salam

Publik Harus Diberi Peran Awasi Distribusi Gas 3 Kg  

MAHASISWA Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, dua hari lalu menyerahkan 350 lembar fotokopi KTP

SERAMBINEWS.COM/ JAFARUDDIN
Mursyidah menjumpai mahasiswa yang sedang menggelar aksi demo, usai mendengar materi amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (5/11/2019). 

MAHASISWA Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, dua hari lalu menyerahkan 350 lembar fotokopi KTP kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Teuku Syarafi, sebagai bentuk dukungan agar Mursyidah divonis bebas. Janda asal Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ini merupakan terdakwa yang dituntut 10 bulan penjara atas dugaan pengrusakan pintu rumah toko yang dijadikan sebagai pangkalan elpiji 3 kilogram.

Selain mahasiswa, ada juga kalangan lain yang bersimpati kepada Mursyidah. Ketua PN Lhokseumawe menyambut baik kedatangan semua kalangan yang bersimpati kepada Mursyidah. "Pastinya kita tetap tampung aspirasi, sejauh tidak mengintervensi majelis hakim," kata Teuku H Syarafi. Yang pasti semua kita sepakat bahwa hukum harus berpihak kepada kebenaran serta keadilan. Adanya kalangan wakil rakyat, mahasiswa, dan lainnya yang bersimpati kepada terdakwa, tentu tidak bermaksud mengintervensi proses peradilan. Tapi, yang ingin diingatkan adalah bahwa majelis hakim hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan sehingga keputusannya memenuhi rasa keadilan.

Di balik kasus yang mendadak menyedot perhatian masyarakat ini, sesungguhnya ada akar masalah yang harus diselesaikan. Yakni, distribusi elpiji 3 kg yang sering tidak memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Isu penyelewengan gas bersubsidi itu sudah lama terdengar. Beberapa waktu lalu, satu forum perlindungan konsumen menemukan fakta bahwa masih terdapat gas bersubsidi dijual antara kisaran harga Rp 25.000 sampai Rp 30.000/tabung. Padahal, HET yang ditetapkan hanya sekitar Rp16.000/tabung.

Forum itu juga melihat pendistribusian elpiji bersubsidi ini nyaris tidak terkontrol oleh pemkab atau pemko. Akibatnya, penyelewengan dalam distribusi elpiji melon itu terus terjadi. Walau pun, di beberapa daerah pihak kepolisian ada yang sudah menangkap penjahat yang "merampas" hak masyarakat miskin ini, tapi kelangkaan masih sering terjadi.

Salah satu modus kejahatan itu adalah para pedagang nakal memborong elpiji 3 kg dari pangkalan tertentu kemudian diangkut ke tempat lain --ada lebih dulu dioplos—lalu dijual dengan harga nonsubsidi. Keuntungannya pastilah sangat banyak. Persoalan mata rantai distribusi elpiji murah ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya banyak penyelewengan. Karenanya, beberapa waktu lalu ada daerah yang sudah memendekkan mata rantai distribusi elpiji 3 kg itu.

Ada pemerintah kabupaten/kota memberlakukan larangan penjualan bagi pengecer. Dengan larangan ini, maka pangkalan yang mendapat suplai dari agen akan langsung menjual kepada masyarakat selaku konsumen akhir. Kebijakan ini diambil karena disinyalir keberadaan pengecer atau kios yang memperpanjang mata rantai distribusi selama ini, telah menjadi pemicu kenaikan harga yang jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai barang bersubsidi, elpiji kemasan 3 kg ini memang harus dalam pengawasan pemerintah. Penggunanya harus tepat sasaran dengan harga yang sesuai HET. Industri tidak boleh menggunakan barang subsidi ini. Demikian pula harganya, tidak boleh mengikuti hukum pasar.

Penyimpangan dalam distribusi maupun harga akan terjadi bila pengawasan pemerintah tidak ketat. Akan selalu ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan lebih dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan.

Pemerintah selalu mengalami keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara terus menerus. Karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Masalahnya kembali lagi, apakah pemerintah membuka ruang peran serta itu? Apakah setiap keluhan dan informasi yang disampaikan warga mendapat respons yang semestinya? Inilah yang kerap tidak nyambung antara pemerintah dengan publik.

Dan, kita berharap tak ada lagi Mursyidah Mursyidah lainnya yang menjadi pesakitan hanya karena membongkar dugaan penyelewengan dalam penyaluran gas bersubsidi itu.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved