Salam

Surat Teguran; Ujian Kemampuan SKPA  

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, menegur para kepala dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA)

Surat Teguran; Ujian Kemampuan SKPA   
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, menegur para kepala dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang daya serap atau realisasi keuangan pembayaran paket proyek APBA 2019 tak mencapai target. Dari 57 SKPA, sebanyak 24 Kepala SKPA diberikan surat teguran untuk meningkatkan kinerja proyek dan kegiatannya pada bulan ini.

Total daya serap keuangan APBA 2019 sampai 4 Nopember ini baru sebesar 54,9 persen, sementara targetnya 58,5 persen. Sedangkan fisik sudah mencapai 60 persen, dari targetnya 65 persen. 

SKPA yang ditegur karena target daya serap keuangan pada Oktober 2019 tidak tercapai antara lain Dinas Koperasi dan UKM. Pada, bulan lalu dinas itu menargetkan daya serap keuangan mencapai 53,9 persen, namun sampai 4 Nopember 2019, realisasinya baru sebesar 45,2 persen, terjadi deviasi atau minus 8,7 persen. Dinas Pengairan Aceh, targetnya 46,8 persen, realisasi keuangannya 40,9 persen, terjadi kekurangan realisasi 5,9 persen dari target.

Dari 24 SKPA yang ditegur Plt Gubernur, dua SKPA terjadi deviasi target keuangan yang sangat besar dari targetnya yaitu Baitul Mal Aceh mencapai 14 ,9 persen, dan BPSDM 14,7 persen. Selanjutnya Dispora minus 7,2 persen.

Sedangkan kepada SKPA yang daya serap keuangannya melampui target, seperti RSUZA sebesar 2,4 persen, Majelis Adat Aceh sebesar 4,6 persen, dan Distanbun sebesar 2,2 persen, Plt Gubernur Aceh memberi apreasiasi atau pujian, dan SKPA itu diminta terus meningkatkan kinerja, agar target realisasi daya serap keuangan pada akhir November nanti, bisa terlampui lagi.

Gubernur mengingatkan, waktu kerja tahun anggaran 2019, tinggal 55 hari lagi. Jadi, kalau kontraktornya tidak meningkatkan kinerja pekerjaan proyeknya dengan menambah buruh, jam kerja, peralatan dan bahan material yang cukup di lokasi proyek, pekerjaannya, bisa tidak selesai tepat waktu pada akhir tahun nanti.

Ada beberapa paket proyek fisik yang kinerjanya bertambah setelah Kepala SKPA, PPK dan PPTK memanggil kontraktornya meminta tambah buruh, jam kerja, peralatan dan bahan material, di lokasi proyek. Misalnya pembangunan gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Luengbata.

Banyaknya SKPA yang mendapat teguran menunjukkan bahwa gerak cepat yang dimainkan Nova Iriansyah belum sanggup diikuti secara baik oleh para SKPA. Dan, teguran itu harusnya menjadi pemicu bagi para kepala SKPA untuk memulai budaya kerja cepat dan tepat waktu.

Kita mencatat, bertahun-tahun sudah, setiap akhir tahun, pemerintah daerah kita --baik di pemprov, pemkab, maupun pemko-- sibuk mengejar target. Karena sejak awal tidak disiplin jadwal kerja. Maka, ketika akhir tahu barulah sibuk dan tentu saja program dan proyek diselesaikan secara tergopoh-gopoh. Dapat dipastikan mutu atau kualitas pekerjaan terutama fisik tidak akan sebaik harapan. Kebiasaan buruk inilah yang kini sedang ingin dibuang habis dari Pemerintahan Provinsi Aceh oleh Nova Iriansyah. 

Sedikit hari lagi, tim-tim dari DPRA pasti akan turun ke lapangan mengecek realisasi proyek serta hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Dan, pada saatnya publik akan mendapat informasi dari hasil kunjungan dewan ke lapangan. Bersamaan dengan itu pula, biasanya sorotan positif dan negatif diarahkan publik pada kinerja serta kepemimpinan pemerintah daerah dalam berbagai bidang pembangunan. Biasanya sorotan yang paling meninjol adalah soal mutu proyek dan progresnya. Sebaliknya, publik juga fair, jika ada yang baik pasti akan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah, terutama gubernur, bupati, atau wali kota.

Kali ini, untuk Pemerintah Aceh, Nova bersama Sekda Taqwallah mampu memperbaiki irama kerja sejumlah SKPA yang sebelumnya terkesan “lambat laun” bisa lebih cepat. Sebab, Nova dan Taqwallah bukan hanya memerintah, tapi sebagian besar ditunjukkan dengan contoh. Misalnya, rutin ke lapangan memantau progres proyek-proyek yang dianggap strategis bagi daerah.

Harapan kita, dengan perbaikan irama kerja serta adanya surat-surat teguran keras yang dilayangkan kepada para kepala SKPA, laju pembangunan Aceh tahun ini dan seterusnya dapat memenuhi harapan. Paling tidak, di akhir tahun tak banyak lagi anggaran yang tersisa atau menjadi SILPA.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved