HRD Ajak Provinsi dan Kabupaten/Kota Kuatkan Badan Usaha Milik Gampong

"Sebagai pilar pembangunan ekonomi desa, BUMDes harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga kuat dan mandiri," tutup HRD. 

Laporan Fikar W.Eda| Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA --H.Ruslan M.Daud Anggota DPR RI Dapil Aceh 2 mengajak pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan penguatan terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG atau BUMDes agar dapat menjadi instrumen utama dalam peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat Gampong.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berpedoman pada Permendes No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sebagai lembaga milik desa yang pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Desa atau Perdes, lanjit HRD, maka keberadaan BUMDes harus diperkuat  dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa yang sesuai dengan potensi desa masing-masing.

• Pengusaha Aceh Berhimpun Bentuk Forum Pengusaha Muda Aceh Jakarta

• Kisah Neneng Hatijah, Nekat Simpan Jasad Anak dan Suaminya di Rumah, Percaya akan Hidup Kembali

• Besok Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka, Ini Berkas dan Persyaratan yang Harus Disiapkan

HRD menambahkan sejak dikuncurkan dana desa, banyak BUMDes yang telah mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

Karenanya peningkatan kualitas  menajemen kelembagaan, tatakelola keuangan serta penyusunan bisnis plan usaha harus terus dikuatkan agar BUMDes semakin profesional dalam mengembangkan unit-unit usahanya.

HRD juga  mendorong agar pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar lebih serius dalam memberikan fasilitas kepada  BUMDes, agar keberadaannya dapat benar-benar menjadi pilar kemandirian desa. 

"Sebagai pilar pembangunan ekonomi  desa, BUMDes  harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga kuat dan mandiri," tutup HRD.(*)