Aceh Perlu Bentuk Badan Pelayanan JKA, Agar Bisa Atur Sendiri Pengelolan Anggaran

Dalam operasionalnya, badan tersebut nantinya akan tetap terintegrasi dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik Indonesia

Aceh Perlu Bentuk Badan Pelayanan JKA, Agar Bisa Atur Sendiri Pengelolan Anggaran
Serambinews.com
dr Purnama Setia Budi SpOG 

Aceh Perlu Bentuk Badan Pelayanan JKA, Agar Bisa Atur Sendiri Pengelolan Anggaran

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Fraksi PKS, dr Purnama Setia Budi SPOG, mengusulkan agar Pemerintah Aceh perlu membentuk lembaga pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat secara mandiri.

Lembaga dimaksud dinamakan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh (BPJKA). Badan inilah yang nantinya akan mengelola dana APBA untuk program layanan kesehatan gratis.

"Mengapa kita mengusulkan Badan Pelayanan Kesehatan Aceh (BPJKA)? Supaya kita bisa mengatur sendiri pengelolaan anggarannya dengan nama penerima manfaat yang jelas," kata dr Purnama kepada Serambinews.com, Minggu (10/11/2019).

Dalam operasionalnya, lanjut dia, badan tersebut nantinya akan tetap terintegrasi dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik Indonesia.

“Salah satu dampak positif adanya lembaga tersebut adalah, apabila BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran secara nasional, maka Aceh dipastikan tidak akan terdampak,” ungkap politisi yang akrab disapa dokter Pur ini.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, setiap tahunnya Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 650 miliar yang bersumber dari APBA untuk menanggung biaya kesehatan sekitar 2,1 juta jiwa, dari total 5 juta jiwa penduduk di Aceh.

Premi JKA Rp 1,1 T Siapa Pemanfaatnya?  

Rencana Kenaikan Iuran BPJS 100 Persen Akan Kuras APBA, Kemungkinan Besar JKA Dihapus

Iuran BPJS Naik 100 Persen Mulai Januari 2020  

Akibat adanya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan pemerintah pusat sebesar dua kali lipat, hal itu juga berimbar pada besarnya anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah Aceh melalui APBA.

Dokter Pur menyebut, dengan kenaikan iuran dua kali lipat, maka total anggaran yang harus dikeluarkan mencapai Rp 1,3 triliun pada tahun 2020.

“Jika melihat kondisi keuangan, hal ini akan merugikan masyarakat dan juga Pemerintah Aceh karena biaya yang akan ditanggung oleh daerah jumlahnya sangat besar,” ucapnya.

Selain itu, ia yakin dengan keberadaan BPJKA, penerima manfaat dari jaminan kesehatan juga lebih jelas, tidak seperti yang selama ini terjadi.

“Selama ini kita dapat informasi, jumlah penerima dana JKA di Aceh sebanyak 2,1 juta jiwa, tetapi siapa yang 2,1 jiwa tidak jelas," pungkas dr Purnama.(*)

Penulis: Yocerizal
Editor: Yocerizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved