YARA Surati DPRA Minta Gunakan Hak Interpelasi, Terkait Rendahnya Realisasi Anggaran 2019

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (11/11)

YARA Surati DPRA Minta Gunakan Hak Interpelasi, Terkait Rendahnya Realisasi Anggaran 2019
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Ketua YARA, Safaruddin, menyerahkan surat kepada anggota DPRA untuk meminta lembaga tersebut menggunakan hak interpelasi kepada Pemerintah Aceh terkait rendahnya realisasi anggaran tahun 2019 di Gedung DPRA, Senin (11/11/2019). 

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (11/11). YARA meminta DPRA menggunakan hak interpelasinya kepada Plt Gubernur Aceh terkait rendahnya serapan anggaran tahun 2019.

Amatan Serambi, surat itu diantar sendiri oleh Ketua YARA, Safaruddin SH dan diterima oleh anggota DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky bersama anggota dewan lainnya yang saat itu sedang istirahat setelah pembahasan tata tertib DPRA.

Sementara pimpinan DPRA sedang bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menerima surat keputusan (SK) penetapan pimpinan definitif DPRA periode 2019-2024.

Dalam suratnya, YARA meminta DPRA untuk menggunakan hak interpelasi kepada Plt Gubernur Aceh untuk mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi anggaran tahun 2019.

"Kami dari YARA, mendesak DPRA agar menggunakan hak interpelasi kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya realisasi APBA," kata Safaruddin seusai menyerahkan surat itu.

Dari pantauan pihaknya di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada 11 November 2019, kata Safaruddin, realisasi sampai tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan fisik sebesar 65,0%.

Rendahnya realisasi APBA ini tentu sangat berpengaruh pada pembangunan di Aceh terutama pada pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik.

Selain itu juga rendahnya realisasi anggaran juga sudah berdampak pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat. "Karena itu, DPRA selaku lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh dapat mengajukan hak interpelasi ke Plt Gubernur Aceh," ujar Safaruddin.

Sementara anggota DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky menyampaikan, surat yang disampaikan oleh YARA akan disampaikan lagi ke Sekwan untuk diteruskan ke pimpinan DPRA. Dia menyatakan, DPRA memiliki mekanisme sendiri untuk merespon setiap surat yang masuk.

"Apakah dibahas dalam rapat badan musyawarah (banmus) untuk diambil keputusan, nanti pimpinan dan anggota dewan yang tergabung dalam banmus akan menginformasikan kembali setelah selesai penyusunan tatib," ujar Iskandar yang juga Ketua Tim Perumus Tatib DPRA ini.

Politisi Partai Aceh ini mengakui bahwa realisasi anggaran tahun 2019 sangat rendah. Karena itu, dia meminta kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk menegur kepala dinas yang melempem dan pertanyakan masalahnya dimana.

"Ini masalahnya dimana, eksekusi anggaran dibeberapa dinas tidak jalan, padahal program itu banyak yang diusul saat anggaran murni tapi tidak terealisasi, kemudian dimasukkan kembali ke anggaran perubahan 2019, tapi juga belum dieksekusi," ungkap dia.

Nada yang sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi PKS, Bardan Sahidi. Dia mengatakan, permintaan hak interpelasi kepada DPRA oleh publik suatu yang wajar. "Ini harus disahuti dan hak interpelasi itu sesuai konstitusional. Namanya juga bertanya kepada pemerintah kenapa serapan lambat," katanya. (mas) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved