Ruslan Pertanyakan Keseriusan Pusat Bangun Kereta Api Aceh  

Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud mempertanyakan keseriusan Pemerintah Pusat dalam membangun jaringan

Ruslan Pertanyakan Keseriusan Pusat Bangun Kereta Api Aceh   
FOTO KIRIMAN ADAM
Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud (kanan), menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat Aceh kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). 

BANDA ACEH - Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud mempertanyakan keseriusan Pemerintah Pusat dalam membangun jaringan kereta api di Aceh. Pertanyaan itu disampaikan Ruslan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Menurut Ruslan, jaringan kereta api Aceh harus segera dirampungkan karena rencana tersebut sudah muncul sejak 20 tahun lalu. “Sudah 20 tahun lebih masyarakat Aceh diberi harapan akan hadir kereta api, tapi hingga saat ini jaringan atau relnya baru ada sekitar 11,3 kilometer. Apakah ini cuma untuk menyenangkan hati rakyat Aceh?” tanya Ruslan kepada Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dalam pertemuan itu.

Bupati Bireuen periode 2012-2017 ini mengingatkan, Pemerintah Pusat akan pentingnya pembangunan yang berkeadilan, terlebih lagi untuk daerah bekas konflik seperti Aceh. Menurut dia, infrastruktur bidang transportasi termasuk kereta api merupakan instrumen perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Untuk itu, sebagai perpanjangan lidah masyarakat Aceh, saya meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan agar memasukkan program pembangunan jaringan kereta api Aceh dalam Rencana Strategis 2020-2024. Sebab, hal ini juga merupakan bagian dari merawat kepercayaan rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat,” desak pria yang akrab disapa HRD ini kepada Menteri Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian.

Dalam pertemuan itu, Ruslan juga mengingatkan Kemenhub agar memprioritaskan pengusaha lokal di Aceh untuk mengerjakan proyek-proyek nasional termasuk kereta api. “Yang paham kondisi lokal termasuk keamanan di wilayah setempat adalah kontraktor lokal. Kalau perusahaan luar daerah malah sering mensubkontrakkan pekerjaan ke pihak lain, sehingga kualitas pekerjaan tersebut akan berkurang,” ungkapnya seperti disampaikan kembali kepada Serambi, Rabu (13/11/2019). “Selain itu, jika menggunakan jasa pengusaha lokal jelas akan menyerap tenaga kerja lokal pula,” tandas HRD yang turut menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat Aceh kepada Menhub, Budi Karya Sumadi.

Menyahuti aspirasi tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi meminta Dirjen Kereta Api untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan H Ruslan M Daud dan Pemerintah Aceh. “Supaya Aceh juga merasakan kereta api yang layak. Kita komit untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui Pak Ruslan. Kita akan bentuk tim khusus untuk mengevaluasi percepatan pembangunan kereta api di Aceh,” janji Menteri Perhubungan. (jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved