Kasus P3K2 Dinas Pengairan Agara

LP2IM Aceh Tenggara Tantang Kejati Aceh Hentikan Penyidikan Kasus P3K2 Dinas Pengairan Agara

Jika jaksa menghentikan kasus ini, LP2IM akan membawa kasus ini ke KPK serta melaporkan Kejati Aceh ke Komisi Kejaksaan di Kejagung RI.

LP2IM Aceh Tenggara Tantang Kejati Aceh Hentikan Penyidikan Kasus P3K2 Dinas Pengairan Agara
Dok LP2IM
Ketua LSM LP2IM Aceh Tenggara, M Sopian Desky beberapa waktu lalu saat melaporkan kasus proyek peningkatan kabinet kerja (P3K2) Dinas Pengairan Agara tahun 2015 mencapai Rp 78 Miliar yang bersumber dari DAK Tambahan APBN dan kasus dugaan korupsi lainnya di Kejagung RI. Kasus itu disupervisikan ke Kejati Aceh. 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Munawal Hadi SH MH, mengatakan, kasus proyek peningkatan kabinet kerja (P3K2) Dinas Pengairan Agara tahun 2015 mencapai Rp 78 Miliar yang bersumber dari DAK Tambahan APBN, tidak ditemukan adanya indikasi kerugian negara.

"Kasus P3K2 Dinas Pengairan Agara dana Rp 78 Miliar, Namun, yang ditransfer sebesar Rp 75 Miliar. Sedangkan sisanya tidak ditransfer karena ada pekerjaan yang bukan menjadi wewenang Pemkab Agara. Kami sudah periksa mantan Kadis Pengairan Aceh Tenggara, M Husin, PPTK dan Inspektorat. Namun, kami simpulkan tidak ada temuan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut," ujar Munawal kepada Serambinews.com di ruang kerjanya, Rabu (13/11/2019).

Ditanyai wartawan apakah kasus itu akan dihentikan penyidikan, karena kalau kasus itu dihentikan, pelapor (LSM LP2IM Agara) akan membawa dan melaporkan kasus itu kepada KPK.

Lalu, Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, H Munawal Hadi, menjawab, pihaknya tidak bisa menjawab karena harus mengkoordinasikannya.

Sementara itu, Ketua  Lembaga Pengembangan Potensi Intelektual Muda (LP2IM) Aceh Tenggara, M Sopian Desky,  mengatakan, kalau penyidik Kejati Aceh menyatakan kasus P3K2 Dinas Pengairan Aceh Tenggara tidak ditemukan adanya kerugian negara, silakan sampaikan secara tertulis kepada pelapor.

Dan pihaknya  akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta melaporkan Kejati Aceh ke Komisi Kejaksaan di Kejagung RI.

Karena, pihaknya menduga mereka bekerja tidak profesional, apalagi kasus itu sudah mangkrak di Kejati Aceh tanpa adanya pemberitahuan perkembangan penyidikan kasus itu ke pihak pelapor.

Menurut Sopian Desky, dalam proyek ini disinyalir terjadinya mark-up anggaran proyek, pekerjaan dinilai asal jadi dan diduga ada proyek fiktif.

Karena, dalam proyek P3K2 itu ada sekitar 53 titik paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di Dinas Pengairan Agara yang tersebar di beberapa Kecamatan Agara.

Sebelumnya juga, penyidik telah meminta mengirimkan alat bukti tambahan ke Kejati Aceh.

"Kami pun telah kirimkan dokumen-dokumen yang bakal bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus P3K2 tersebut, sehingga bisa dibawa untuk dituntaskan sampai ke meja hijau," ujarnya.(*)

Syarat Terbaru Menikah sesuai UU Perkawinan, Pasangan Harus Lulus Kursus Pra-Nikah

INFO BMKG - Gempa Juga Goyang Sabang Dinihari Tadi, Terjadi Belasan Kali Gempa Susulan di Sulawesi

BREAKING NEWS - Tim Gabungan Tangkap Kapal Pukat Harimau di Perairan Aceh Singkil

Cemburu sang Adik Dekat dengan Istrinya, JT Tebas Kepala dan Tangan Adiknya Hingga Tewas

 

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved