Potensi Emas Aceh Tersebar di 6 Kabupaten, Pemerintah Cari Solusi Penetapan Pertambangan Rakyat  

Aceh memiliki potensi emas yang tersebar di enam kabupaten, namun saat ini belum dieksploitasi secara komersial oleh perusahaan

Potensi Emas Aceh Tersebar di 6 Kabupaten, Pemerintah Cari Solusi Penetapan Pertambangan Rakyat   
IST

BANDA ACEH - Aceh memiliki potensi emas yang tersebar di enam kabupaten, namun saat ini belum dieksploitasi secara komersial oleh perusahaan yang mendapat izin resmi dari pemerintah.

Keenam kabupaten yang  memiliki deposit logam mulia itu adalah Aceh Jaya, Aceh Selatan (Kecamatan Sawang dan Manggamat), Pidie (Kecamatan Geumpang dan Tangse), Aceh Barat (Kecamatan Lancong, Tutut, dan Panton Reu), Nagan Raya (Kecamatan Krueng Cut/Beutong dan Krueng Kila/Seunagan Timur), dan Kabupaten Aceh Tengah.

Informasi itu diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Ir Mahdinur MM menjawab Serambi per telepon, Kamis  (14/11/2019) siang.

Mahdinur sedang dinas di Jakarta saat dihubungi untuk menanggapi isu yang iangkat Serambi sebagai liputan khusus pada edisi Rabu berjudul ‘Ramai-ramai Berburu Emas di Geumpang’.

Mahdinur mengakui benar bahwa para pendulang di Aceh telah secara turun-temurun mendulang emas, khususnya di daerah Aceh Barat dan Nagan Raya. Tak terkecuali di Geumpang, Pidie, sebagaimana dilaporkan koran hari ini.

Menurut Mahdinur, kegiatan  mendulang emas yang dilakuan oleh masyarakat hanya bersifat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten) saja. Namun, lanjut Mahdinur, ada juga kegiatan yang sudah bersifat komersial, yakni menambang dengan menggunakan alat berat maupun media pemisah emas secara ilegal/penambangan tanpa izin (Peti) yang dilakukan oleh oknum tertentu secara ilegal.

Mahdinur menambahkan, Peti memang terjadi di Aceh meskipun dalam skala kecil dan sporadis. "Peti itu merupakan tindakan melanggar hukum atau tindakan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 158 hingga Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujarnya.

Mahdinur juga menyebutkan beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh untuk pengurangan aktivitas Peti ini, antara lain, dengan mengeluarkan imbauan Forkopimda terkait larangan penambangan tanpa izin dan larangan menggunakan merkuri dalam kegiatan penambangan.

Usaha lainnya, kata Mahdinur, adalah menyebar poster ke kabupaten/kota tentang bahaya Peti. "Juga ada upaya penertiban bersama oleh Forkopimda untuk memberantas illegal mining," katanya.

Selain itu, Pemerintah Aceh proaktif mencari solusi melalui rencana penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang berada di luar kawasan hutan lindung untuk dapat diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Aceh.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved