Salam

Menjadikan Emas Aceh Sumber Tambahan PAA  

HARIAN Serambi Indonesia, dalam follow up liputan eksklusifnya Jumat kemarin mewartakan bahwa Aceh memiliki potensi emas yang tersebar

Menjadikan Emas Aceh Sumber Tambahan PAA   
IST

HARIAN Serambi Indonesia, dalam follow up liputan eksklusifnya Jumat kemarin mewartakan bahwa Aceh memiliki potensi emas yang tersebar di enam kabupaten. Keenam kabupaten itu adalah Aceh Jaya, Aceh Selatan (Kecamatan Sawang dan Manggamat), Pidie (Kecamatan Geumpang dan Tangse), Aceh Barat (Kecamatan Lancong, Tutut, dan Panton Reu), Nagan Raya (Kecamatan Krueng Cut/Beutong dan Krueng Kila/Seunagan Timur), dan Kabupaten Aceh Tengah.

Namun, deposit logam mulia itu belum ada yang dieksploitasi secara komersial oleh perusahaan yang mendapat izin resmi dari pemerintah. Demikian pengakuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Ir Mahdinur MM menjawab Serambi, Kamis (13/11/2019) siang. Mahdinur dihubungi untuk menanggapi isu yang diangkat koran ini sebagai liputan eksklusif pada edisi Rabu lalu berjudul "Ramai-ramai Berburu Emas di Geumpang". Mahdinur mengakui benar bahwa para pendulang di Aceh telah secara turun-temurun mendulang emas, khususnya di daerah Aceh Barat dan Nagan Raya.

Tak terkecuali di Geumpang, Pidie. Namun, kata Mahdinur, kesemuanya itu dilakukan secara ilegal oleh penambang ilegal pula. Padahal, kesemua lokasi di enam kabupaten itu berada pada wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama perusahaan untuk melakukan eksplorasi maupun operasi produksi.

Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan eksplorasinya akibat terkendala oleh kawasan lindung maupun terkendala secara teknis. Sayangnya pihak ESDM, baik Mahdinur maupun Said Faisal MT selaku Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba), tidak merinci apa yang mereka maksudkan dengan kendala teknis itu.

Harapan kita, kendala teknis itu pun harus diungkap ke publik supaya menjadi terang benderang dalam bentuk apa saja kendala teknis tersebut. Apakah, misalnya karena medannya terlalu sukar ditempuh sehingga sulit pengerahan alat berat ke lokasi tersebut atau justru hasil yang didapat ditaksir tidak ekonomis.

Dengan kata lain, benefit tidak sebanding dengan modal yang akan  iinvestasikan. Atau apakah kendala teknis tersebut dalam bentuk benturan kepentingan antara perusahaan yang telah  emiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan eksplorasi maupun operasi produksi dengan kelompok penambang liar yang jumlahnya kini ribuan orang. Bukan rahasia lagi bahwa aksi- penambangan liar selama ini marak terjadi dalam bentuk praktik pertambangan tanpa izin (Peti) meskipun dalam skala kecil dan sporadis. Padahal, Peti itu merupakan tindakan melanggar hukum atau tindakan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 158 hingga Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Oleh karenanya harus ada pembenahan dan penindakan yang tegas di sektor pertambangan emas ini. Dengan harapan, eksploitasi deposit emas ini dalam skala sekecil apa pun dapat memberikan pemasukan ke kas daerah untuk menambah Pendapatan Asli Aceh (PAA) atau minimal menjadi sumber retribusi atau pajak bahan galian atau logam mulia bagi daerah penghasil. Dengan demikian pemerintah perlu serius melakukan upaya konkret dan terukur untuk mengurangi aktivitas Peti ini. Jangan pernah pula membiarkan penambangan tanpa izin justru menggunakan bahan berbaha merkuri atau potasium sianida. Itu namanya "cilaka 13".

Jadi, semakin berhasil upaya kita melakukan penertiban dan pemberantasan illegal mining, maka makin terjaga deposit bahan tambang, khususnya logam mulia kita. Atau kalau pun dieksplorasi dan dieksploitasi haruslah dengan cara yang benar. Cara yang tidak merusak alam dan secara pasti memberi kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Aceh. Semoga.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved