Breaking News:

Pemerintah Harus Turun Tangan, Selesaikan Konflik Warga dengan Perusahaan

Anggota DPR Aceh, Fuadri SSi MSi meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab Nagan Raya untuk turun tangan menyelesaikan konflik warga

Editor: bakri
Serambinews.com
Truk terpaksa parkir dipinggir jalan nasional karena jalur ke proyek PLTU 3-4 di Suak Puntong, Nagan Raya ditutup sejumlah warga, Kamis (14/11/2019). 

SUKA MAKMUE - Anggota DPR Aceh, Fuadri SSi MSi meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab Nagan Raya untuk turun tangan menyelesaikan konflik warga dengan pihak perusahaan yang berujung aksi demo kaum ibu Dusun Gelanggang Merak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir di jalan depan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Kami (14/11/2019) lalu.

Ia mendorong pemerintah melakukan pertemuan dengan para pihak yang bertikai untuk mencari win-win solution. “Kita meminta persoalan masyarakat perlu disikapi dengan cepat. Lakukan duduk bersama pihak pemerintah dengan perusahaan dengan menghadirkan warga,” kata Fuadri kepada Serambi, Sabtu (16/11).

Mantan wakil bupati Aceh Barat ini menerangkan, dirinya memahami keinginan warga yang membutuhkan kejelasan terkait proses ganti rugi rumah dan tanah mereka serta rencana relokasi, karena sudah tak tahan setiap hari dikepung debu jalan, debu proyek, dan debu batu bara. “Dengan duduk bersama akan diperoleh informasi apa yang harus segera dilakukan. Kalau sudah tuntas proses pengukuran maka segera ganti rugi sehingga warga bisa menetap di daerah lain sebagaimana menjadi harapan warga itu,” ulasnya.

Menurut Fuadri, konflik warga ini bisa berdampak besar dan dapat mengganggu iklim investasi jika tidak ditangani cepat dan tepat. Untuk itu, ucapnya, butuh solusi jitu dalam menuntaskan persoalan ganti rugi dan relokasi warga ini. “Artinya, persoalan warga selesai dan investasi juga berjalan lancar serta aman demi kemajuan daerah,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Kamis (14/11/2019) sekira pukul 10.00 WIB, melancarkan aksi mengadang truk proyek pembangunan PLTU 3-4 di kawasan tersebut. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena pihak pemerintah dan perusahaan belum merealisasikan rencana ganti rugi tanah dan rumah mereka untuk direlokasi ke tempat lain.

Aksi yang dilancarkan kaum ibu Dusun Gelanggang Merak, Desa Suak Puntong itu dilakukan dengan menutup jalan menuju pke royek pembangunan PLTU 3-4 yang letaknya berdampingan dengan PLTU 1-2 milik PT PLN yang kini sudah beroperasi.  Dampak aksi emak-emak ini mengakibatkan puluhan truk proyek terhenti dan tidak dapat bekerja selama empat jam lebih.

Sementara itu, Camat Kuala Pesisir, Nagan Raya, Halaina saat dikonfirmasi Serambi, Sabtu (16/11/2019), mengungkapkan,takan, untuk membahas persoalan di Desa Suak Puntong tersebut, pihaknya sudah menjadwalkan pada Senin ini, akan duduk dulu dengan jajaran Muspika Kuala Pesisir. Hasil duduk bersama itu, jelas Halaina, akan dilaporkannya ke Asisten I Setdakab Nagan Raya. “Kita akan duduk dulu. Akan kita bahas,” terang Camat Kuala Pasir.(riz)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved