Breaking News:

Berita Subulussalam

Lagi, Ada Dugaan Lima Proyek Fiktif di Kota Subulussalam, Anggarannya Mencapai Rp 895

Alhaddin juga memastikan proses penarikan dana yang diduga fiktif bukan dari DPUPR, tapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
Alhaddin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Subulussalam. 

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Kasus dugaan proyek fiktif di Kota Subulussalam kembali mencuat dan anggarannya dikabarkan mencapai Rp 895 juta.

Hal ini terungkap atas penelusuran Serambinews.com, Senin (18/11/2019) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Subulussalam.

Kepala DPUPR Kota Subulussalam, Alhaddin yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya mengakui mendengar desas-desus dugaan proyek fiktif di dinas tersebut.

Tapi itu sebelum dia menjabat sebagai kepala di dinas tersebut.

“Kabar-kabar yang beredar begitu tapi itu sebelum saya menjabat,” kata Alhaddin.

Alhaddin mengaku masuk ke dinas tersebut September lalu.

Selain itu, Alhaddin juga memastikan proses penarikan dana yang diduga fiktif bukan dari DPUPR, tapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Sedangkan kasus lain yakni dugaan proyek yang nilainya miliaran Alhaddin mengaku telah memerintahkan anggotanya menelusuri ke BPKD dan menemukan lima paket pekerjaan yang dicurigai.

Bangkai Babi Masih Hanyut di Sungai Souraya Subulussalam, Anggota DPRK Minta Pemko Segera Bertindak

Wali Kota Subulussalam dan Keluarga Serahkan Pakaian Layak Pakai untuk Korban Kebakaran

Lima paket pekerjaan yang dananya mencapai Rp 895 juta itu adalah pembangunan jalan, yaitu.

1. Paket pekerjaan jalan di kampung Bangun Sari Kecamatan Longkib senilai Rp 186 juta

2. Paket pekerjaan jalan Kampung Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri senilai Rp 176 juta

3. Paket pekerjaan jalan Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Rp 182 juta

4. Paket pekerjaan jalan kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib senilai Rp 176 juta

5. Paket pekerjaan senilai Rp 175 juta

Modus permainan terhadap kelima proyek ini disinyalir dananya sudah ditarik padahal pekerjaan belum ada.

Paket ini rencananya masuk dalam anggaran perubahan 2019.

Namun setelah mendapat informasi terkait, Kadis PUPR Alhaddin memerintahkan agar pekerjaan kelima proyek tersebut tidak tidak dilanjutkan.

“Anggota saya suruh menelusuri ke BPKD da nada lima paket proyek yang disinyalir dananya sudah ditarik dan ini sudah saya perintahkan untuk tidak diproses,” pungkas Alhaddin.

26 Desember 2019, Simeulue dan Sebagian Singkil Dilewati Gerhana Matahari Total

Tak Dapat DID, Dewan Kecewa, Begini Kata Ketua DPRK Pidie

Dugaan Bobolnya Keuangan Pemko

Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan ‘bobol’nya keuangan Pemko Subulussalam dengan modus proyek fiktif di sejumlah dinas ternyata telah terendus penegak hukum dalam hal ini Polda Aceh.

Sejumlah pejabat Kota Subulussalam telah dimintai keterangan dalam beberapa wkatu terakhir oleh Dir Intelkam Polda Aceh yang kabarnya menangani perkara tersebut.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Aceh Singkil AKP Fauzi yang dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu (6/11/2019) malam mengaku jika pihaknya tidak menangani kasus dugaan proyek fiktif hingga menyebabkan bobolnya keungan pemerintah di Subulussalam.

Belakangan terungkap jika kasus yang santer dibahas di tengah masyarakat Subulussalam ini ternyata ditangani langsung Dir Intelkam Polda Aceh.

Sejumlah pejabat yang telah dimintai keterangan Tim Polda Aceh di Banda Aceh masing-masing Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Kadistanbunkan) Suheri.

Namun saat dikonfirmasi Serambinews.com, Suheri membantah dia sudah dimintai keterangan oleh pihak Polda. Selain itu, disebut-sebut pula pemeriksaan dilakukan terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara.

Distanbunkan salah satu instansi yang proyek kegiatannya ditukangi hingga terjadi dua kali penarikan dana dalam satu item pekerjaan.

Pendaftar CPNS di Aceh Jaya Capai 1.570, Ini Formasi Paling Diminati

Donasikan Paru-parunya Sebelum Meninggal, Organ Perokok Berat ini Ditolak karena Sudah Menghitam

Pemeriksaan kabarnya juga dilakukan terhadap Kadistanbunkan Ir Sulisman.

Terkini, Dir Intelkam Polda Aceh juga memanggil Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, Drs Salbunis MAP.

Salbunis dikabarkan menghadiri panggilan Polda Aceh di Banda Aceh, Rabu (6/11/2019).

Sebagaimana gencar diberitakan, kasus dugaan bobolnya keuangan Pemko Subulussalam dengan modus permainan system di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat semakin menguat.

Adalah Suheri, SP, mantanKepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) Kota Subulussalam yang dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu (6/11/2019) membenarkan adanya anggaran kegiatannya ditarik dua kali hingga kini menjadi masalah.

Suheri menjelaskan jenis kegiatan yang dananya dua kali tarik tersebut adalah program jalan produksi di Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan.

Namun, kata Suheri anggaran tersebut nilainya Rp 106 juta, bukan Rp 198 juta.

Kegiatan ini merupakan program aspirasi salah satu anggota DPRK dapil Kecamatan Penanggalan.

Dikatakan, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  yang resmi kegiatan aspirasi senilai Rp 106 juta ini ditarik pada Juli lalu.

Belakangan terbongkar, kegiatan serupa dengan nilai sama ternyata juga pernah ditarik di bulan April.

“Saya juga kaget, karena berdasarkan SP2D dicairkan Juli lalu tapi entah kenapa bulan April ada pencairan juga. Yang sesuai prosedur itu pencaitan bulan Juli, April tidak sesuai,” ujar Suheri

Suheri sendiri baru tau kasus tersebut setelah dia tidak menjabat lagi sebagai Kadistanbunkan Subulussalam akhir September lalu.

Itupun, kata Suheri diketahui dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah dimintai konfirmasi pihak kepolisian.

Sementara Suheri mengaku hingga kini belum dimintai keterangan aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut.

Ketika ditanyai apakah uang senilai Rp 106 juta yang ditarik secara illegal telah dikembalikan ke kas daerah, Suheri mengaku tidak paham lantaran kini tak lagi sebagai kepala dinas dan dia menyarankan untuk mengkonfirmasi ke pejabat terkait.

Pun demikian soal apakah ada kegiatan lain yang juga ditarik dengan modus SPM atau SP2D bodong, Suheri lagi-lagi mengaku tak paham.

Selain di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kota Subulussalam,  kegiatan yang anggarannya ditukangi kabarnya juga terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).

Bahkan berdasarkan isu, kasus di DPUPR juga jauh lebih besar.

Malah, salah satu kegiatan yang bermasalah tersebut dananya sudah dikembalikan ke kas daerah sebanyak Rp 165.620.000.

Dana ini merupakan anggaran untuk pembangunan MCK di Penanggalan, program aspirasi salah satu anggota DPRK setempat.

Sejauh ini masih ada dugaan kegiatan lain yang ditukangi secara sistem sehingga terjadi pencairan dana secara fiktif alias bodong.

Dampaknya, dana Pemko Subulussalam diduga telah dibobol oleh oknum yang menukangi sistem account di BPKD dan disebut-sebut mencapai Rp 2 miliar.

Sumber Serambinews.com menyebutkan di BPKD tersebut proses keuangan sudah tersistem.

Namun entah bagaimana sistem tersebut ditukangi sehingga dapat diretas.

Maka masuklah anggaran yang semacam penumpang gelap.

Sekarang yang mengemuka kasus ini semacam kelebihan bayar, tapi lanjut sumber hal itu hanya sebagai bahasa halus.

Misalnya, harga Rp 200 juta menjadi 250 juta.

“Tapi  ini sama sekali tidak demikian melainkan dibayar lunas untuk kegiatan yang sudah dibayar. Artinya, ada dua kali bayar di mana yang satu berarti fiktif,” terang sumber Serambinews.

Penulis: Khalidin
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved