Aparatur Desa Disuluh Aturan Ternak  

Pemkab Aceh Besar melalui Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) setempat mengadakan Sosialisasi

Aparatur Desa Disuluh Aturan Ternak   
SERAMBI/JAMALUDDIN
Asisten I Setda Aceh Besar, Abdullah SSos (kanan) didampingi Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, M Rusli SSos (tengah), menyerahkan bahan sosialisasi draf qanun ketertiban umum dan Perbup tentang hewan ternak secara simbolis kepada peserta di Gedung UDKP Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (20/11/2019). 

KOTA JANTHO - Pemkab Aceh Besar melalui Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) setempat mengadakan Sosialisasi Draf Qanun Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Hewan Ternak, Rabu (20/11). Acara yang berlangsung di Gedung UDKP Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar ini dibuka Asisten I Setda Aceh Besar, Abdullah SSos.

Pembukaan acara itu turut dihadiri Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, M Rusli SSos, perwakilan Dandim 0101/BS dan Kapolres Aceh Besar, Muspika Ingin Jaya, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP dan WH Aceh Besar yang sudah melaksanakan sosialisasi ini. Sebab, menurutnya, ketertiban umum di jalan raya, tempat rekreasi, dan tempat-tempat lain khususnya yang terkait penertiban hewan ternak, masih menjadi masalah besar yang hingga kini belum selesai.

"Dulu sudah ada aturan tentang larangan melepas hewan ternak di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Namun, karena belum ada qanun, maka penertiban itu belum berjalan maksimal. Sebab, aparatur pemerintahan di semua tingkatan tak punya dasar hukum yang kuat dalam melakukan penertiban termasuk untuk memberi sanksi kepada pemilik ternak yang melanggar, proses lelang hewan ternak yang ditangkap, dan berbagai hal lain," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Erlinawati SSos, menyebutkan, sosialisasi itu diikuti 50 peserta yang terdiri atas keuchik, tuha peut, dan perwakilan peternak dari Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah, dan Simpang Tiga. Kegiatan yang sama, sebutnya, juga dilaksanakan di Gedung Disnakertrans Aceh Besar, dengan peserta dari Kecamatan Seulimuem dan Kota Jantho, serta di Gedung UDKP Kecamatan Lhoknga dengan peserta dari Kecamatan Lhoknga, Leupung, dan Lhoong. "Di dua lokasi itu, pesertanya juga masing-masing 50 orang. Sehingga, total di tiga tempat sebanyak 150 orang," ujarnya.

Erlinawati menambahkan, sosialisasi itu bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait isi qanun ketertiban umum dan Perbup hewan ternak di Aceh Besar. Adapun narasumber yang diundang, sebutnya, adalah Wakil Bupati Aceh Besar, Kapolresta Banda Aceh, Dandim 0101/BS, serta Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar. 

Selain itu, Asisten I Setda Aceh Besar, Abdullah SSos, mengungkapkan bahwa dengan adanya qanun itu, maka ke depan Satpol PP dan WH beserta jajarannya sudah memiliki payung hukum dalam mengambil keputusan dan mudah dalam bekerja di lapangan. "Qanun Ketertiban Umum yang sudah dibahas oleh Pemkab dan DPRK Aceh Besar saat ini sedang menunggu rekomendasi dari Gubernur Aceh. Kita berharap draf qanun itu bisa disahkan menjadi qanun dalam tahun ini dan bisa segera diterapkan," harap Abdullah.

Setelah qanun itu disahkan, sambungnya, ada beberapa Perbup yang harus dibuat sebagai petunjuk teknis untuk pelaksanaan isi qanun dimaksud. "Karena itu, kami berharap peserta sosialisasi ini dapat memberikan saran untuk jadi masukan dalam penyusunan Perbup tersebut," pungkas Abdullah. (jal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved