Salam

Jangan Silap Danai Gampong Syariah  

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar yang sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan mengatakan, Dinas Syariat Islam (DSI)

Jangan Silap Danai Gampong Syariah   
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar 

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar yang sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan mengatakan, Dinas Syariat Islam (DSI) Kota ini sudah tidak lagi mengalokasikan dana pembinaan gampong syariah. “Kami tidak malihat pengalokasian dana untuk gampong syariah dalam dokumen rencana kerja anggaran (RKA) Kota Banda Aceh,” kata Farid.

Dewan yang menyatakan sangat menyesalkan hal itu. Dalam beberapa tahun terakhir, DSI selalu mengalokasikan dana pembinaan gampong syariah. Di Banda Aceh, ada dua gampong syariah yang dijadikan sebagai gampong percontohan yaitu Gampong Beurawe dan Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam. Itu merupakan percontohan. Pada akhirnya, semua gampong di Banda Aceh diharapkan menjadi gampong syariah.

DPRK mempertanyakan alasan 'penghapusan' dana pembinaan gampong syariah itu kepada DSI dan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh. "Setelah kami konfirmasi ternyata memang sudah dihilangkan secara sepihak oleh Dinas Syariat Islam dalam KUA-PPAS yang sudah disepakati. Artinya di RAPBK sudah ada program tersebut tapi di RKA sudah tidak ada lagi, oleh karena itu kita menyesalkan penghilangan ini," kata Farid.

Dewan mengingatakan, jika selama ini ada kekurangan dalam penerapan gampong percontohan syariah seharusnya dinas mengevaluasi dan mencari solusi bukan menghapus anggaran. "Ini sangat kita sesalkan," ujar dia.

Menurut Farid, keberadaan gampong syariah harus terus dipertahankan karena itu juga bagian dari visi misi Wali Kota Banda Aceh dalam hal penguatan syariat Islam. Selain itu, dinas juga perlu membuat indikator keberhasilan gampong syariah sehingga menjadi model bagi daerah lain. "Kondisi saat ini menunjukkan semangat Wali Kota mewujudkan visi misi ‘kota gemilang dalam bingkai syariah’ belum diterjemahkan secara baik oleh SKPK," kata Ketua DPRK.

Dia berharap dalam anggaran tahun 2020, Dinas Syariat Islam dapat meningkatkan dana pembinaan gampong syariah. “Jika selama ini gampong syariah hanya ada dua, ke depan setiap satu kecamatan harus memiliki gampong syariah,” pungkasnya.

Kepala DSI Banda Aceh, Tgk Alizar Usman menyatakan tidak menghapus dana pembinaan gampong syariah. Terkait tidak adanya dana dalam RKA, Tgk Alizar berdalih ada kesilapan  pihaknya saat menyusun anggaran.

Bukan hanya DPRK, masyarakat juga menyesalkan jika anggaran untuk desa model bersyariat Islam itu tidak berkelanjutan. Program ini bukan hanya Banda Asceh yang menjalankan. Di kabupaten kota lain juga dijalankan. Bahkan, Aceh Besar dan beberapa kabupaten lain, gampong-gampong bersyariat Islam sudah mulai dinilai dan diperlombakan.

Lomba gampong bersyariah itu bukan hanya untuk tingkat kabupaten, tapi kelak kita harap bisa dilakukan untuk tingkat provinsi. Ini untuk mempercepat implementasi syariah secara menyeluruh di gampong-gampong dalam wilayah Aceh.

Secara konsep, menjadi gampong syariat Islam itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan qanun syariat Islam. Antara lain yang paling inti adalah ibadah shalat lima waktu berjamaah, terlaksananya pengajian anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Juga dilakukan pelatihan tahjiz mayit, takmir masjid, keluarga sakinah, imam rawatib, bina pageu gampong antinarkoba, pembinaan grup dalailkhairat, dan asmaul husna. Lalu, kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar Islam harus dilaksanakan secara baik. Kehidupan sehari-hari masyarakat gampong juga harus islami bagi pria dan wanita.

Itu aspek-aspek yang dibina untuk tahap awal. Untuk jangka panjang, kita melihat, revitalisasi pembinaan gampong percontohan syariat Islam, selain aspek agama, juga harus meliputi aspek sosial, budaya, kesehatan, infrastruktur, maupun aspek pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat serta aspek perekonomian syariah di gampong tersebut. Untuk itu DSI bisa mengajak para stakeholder untuk berpartisispasi dalam pembinaan gampong syariah, bukan malah “silap” dalam menyusun RKA.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved