Peran BKKBN Dalam Menciptakan SDM Unggul Menyongsong Bonus Demografi  

PEMERINTAH mencanangkan programprioritas pembangunan nasional ke depan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah strategis ini menjadi penting karena untuk mengambil peluang dengan adanya bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia.

Menyahuti hal itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Advokasi kepada Pemerintah Aceh, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat, arah kebijakan program kerjanya yaitu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) seperti diamanahkan Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009. “Bicara Sumber Daya Manusia berarti bicara kependudukan. BKKBN memiliki tiga pilar program kerja yaitu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Bicara kependudukan maka adanya grand desain pembangunan kependudukan (GDPK).

Ketika ada GDPK, masalah laju pertumbuhan penduduk serta sasaran dan tujuan pembangunan akan tercapai. Untuk itu, GDPK sangat diperlukan untuk merancang pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan  dan kualitas SDM unggul. Membangun itu orientasinya penduduk,” jelas Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd, saat memberi sambutan pada Kuliah Umum Deputi Latbang BKKBN RI, Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc PhD, di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh,  kawasan Luengbata, Banda Aceh, Selasa (19/11/2019). Kuliah umum itu mengusung tema “Kebijakan dan Program Strategi BKKBN untuk Penciptaan SDM Unggul dalam Optimalisasi Bonus Demografi .” Lebih lanjut Sahidal mengatakan, GDPK yang merupakan amanah dari Perpres Nomor 153 Tahun 2014, serta dokumen profi l program KKBPK sebagai alat advokasi kepada pemerintah daerah dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan isu kependudukan dan Keluarga Berencana, sehinggadihasilkan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut guna meningkatkankesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, Pemerintah Aceh hingga sekarang belum menyusun GDPK dan kami berharap dapat segera menyusunnya. Begitu juga dengan pemerintah daerah di Aceh yang belum menyusunnya. Kami berpikir hal ini akan menjadi perhatian serius dan program KKBPK di Aceh akan terus menyesuaikan dengan kearifan lokal Aceh, serta ikut menyukseskan visi dan misi Gubernur, di antaranya Aceh Hebat, Aceh Meuadab, dan Aceh Carong, melalui program KKBPK yang notabanenya akan bermuara pada penciptaan SDM unggul menyongsong Bonus Demografi ,” jelas Sahidal.

Pada tahun 2020 hingga 2024, tambahnya, Indonesia (beberapa kabupaten/ kota di Aceh sudah memasukinya yaitu Banda Aceh dan Aceh Barat) berada di puncak periode bonus demografi . Artinya, sebut Sahidal, Indonesia diprediksi mengalami penambahan jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) yang lebih besar.

Sementara itu, Deputi Latbang BKKBN RI, Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc PhD, dalam kuliah umumnya menjelaskan, Indonesia akan memasuki fenomena bonus demografi , dimana Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifi kan. Hal ini, menurutnya, terjadi karena keberhasilan program KKBPK yang mengubah struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja (0-14 tahun dan diatas 65 tahun) terhadap penduduk usia kerja (15-64 tahun).

Bonus demografi , kata Prof Damanik, merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di hadapan ratusan mahasiswa Unmuha Aceh, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menjelaskan, menghadapi Bonus Demografi , BKKBN harus mengambil peran meningkatkan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga.

Selain itu, mendorong agar setiap anak yang dilahirkan berkualitas dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak di 1000 hari pertama kehidupan. Caranya, dengan memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif, gizi yang cukup, dan stimulus perkembangan otaknya, sehingga tidak terjadi stunting pada anak. BKKBN mengajak membangun keluarga  yang berkualitas dengan keluarga berketahanan.

Di samping itu melalui program  KKBPK, setiap keluarga Indonesia dan Aceh diharapkan memiliki keluarga kecil dan sejahtera untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada tahun 2025, yang ditandai dengan Angka Fertilitas Total (TFR) sebesar 2,1. Menghadapi Bonus Demografi , Prof Damanik berpesan kepada pemuda Aceh agar ‘katakan tidak pada seks pranikah, pernikahan usia anak, dan pada narkoba.’ “Generasi muda Aceh harus unggul dan mampu bersaing dengan merencanakan masa depannya, merencanakan kapan selesai kuliah, kapan bekerja, dan merencanakan kapan menikah. Menikahpada usia minimal 21 tahun bagi perempuan  dan 25 tahun bagi laki-laki,” tutup Prof Damanik. (adv)